Yogyakarta
KONI DIY Tegaskan Tahapan Jelang Porda DIY Terus Berlanjut
Kick off multi sport event tingkat provinsi ini hanya tinggal hitungan bulan, atau pada 10-18 Oktober.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah polemik pencoretan, atau diskualifikasi terhadap sembilan atlet Kota Yogyakarta, yang berujung gugatan menuju Pengadilan Negeri (PN) setempat, KONI DIY terus melanjutkan tahapan jelang Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019.
Ketua Umum (Ketum) KONI DIY, Djoko Pekik Irianto pun menegaskan, meski ada masalah gugatan, pihaknya tetap berproses sesuai dengan skema.
Pasalnya, kick off multi sport event tingkat provinsi ini hanya tinggal hitungan bulan, atau pada 10-18 Oktober.
Menurutnya, jadwal yang sudah ditetapkan tersebut, jangan sampai meleset.
• Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah
Karena itu, sampai sejauh ini, pihaknya telah menetapkan surat keputusan (SK) Atlet Porda DIY, sebagai langkah awal untuk persiapan pertandingan di masing-masing cabor.
"SK atlet sudah kami tetapkan, jumlah total 3.400. Ini menjadi acuan panitia untuk menggelar pertandingan, sekaligus bagi KONI kabupaten dan kota ya, untuk menetapkan SK kontingennya," katanya pada Tribunjogja.com.
Djoko mengungkapkan, setelah menetapkan SK atlet, pihaknya bakal menggelar rapat pleno bersama semua Pengda cabor, dengan bahasan pokok soal persiapan laga.
Selain itu, agenda serupa juga digelar bersama Pemkot Yogyakarta, selaku tuan rumah.
• Jelang Porda DIY 2019, KONI Kota Yogya Gelar Bimtek Pelatih Pelatcab
"Kami kami akan menggelar rapat pleno bersama seluruh Pengda Cabor. Kemudian, Jumat nanti dengan Pemkot ya, rencananya akan dihadiri langsung Pak Walikota (Haryadi Suyuti)," cetusnya.
Oleh sebab itu, Djoko memastikan, upaya hukum yang dilakukan kesembilan atlet Kota Yogyakarta tempo hari tidak akan mengganggu proses persiapan ini.
Ia pun menghormati dan menunggu lanjutan dari gugatan para atlet, karena itu merupakan hak mereka.
"Tapi, kita semua ini insan olahraga, harus menjunjung tinggi spotrif, obyektif dan kejujuran. Masalah mutasi sejak awal sudah disepakati bersama, jadi kembali, semua harus sportif, obyektif dan jujur," tuturnya.
• Polemik Verifikasi Atlet Porda, KONI DIY : Jangan Ada Pemaksaan Kehendak
Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta (FIK) UNY itu pun menyampaikan, dalam Porda DIY tahun ini, verifikasi memang lebih ketat dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena diberlakukan juga persyaratan mutasi.
"Kalau sebelumnya kan hanya domisili saja. Tapi, syarat mutasi ini agar atlet fokus pada pembinaan prestasinya, jangan berpikir sebagai atlet kutu loncat. Pindah daerah itu boleh saja, tapi harus sesuai dengan ketentuan mutasi," terangnya.
"Contohnya, ada atlet sepatu roda, itu kan kasusnya dia hanya mengajukan pengunduran diri saja ya, bukan melalui proses mutasi yang benar, jadi ya akhirnya tercoret," pungkas Djoko. (*)
