Diduga Maladministrasi, Caleg Terpilih Digugat di Bawaslu

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo tengah menangani dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap calon legislatif (caleg) terpilih dari Partai Gerindra, Sendy Yulistya Prihandiny.

Perkara ini juga mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo sebagai pihak terlapor pertama.

Sendy sebagai pihak terlapor kedua dilaporkan oleh tiga orang warga kepada Bawaslu karena diduga berstatus sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ketika namanya masuk dalam masa pendaftaran calon legislatif.

• PDIP Dominasi Perolehan Kursi di DPRD Kulon Progo

Ketiga pelapor itu adalah Budi Santoso, warga Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih; Sumarinten, warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates dan Bayu Sembodo, warga Kriyanan, Kecamatan Wates.

Dalam tahapan berikutnya, Sendy ternyata diloloskan KPU hingga masuk daftar calon sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT).

Sendy kemudian juga termasuk dalam caleg yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih untuk DPRD Kulon Progo berdsarkan rapat pleno yang digelar KPU Kulon Progo, Senin (22/7/2019) lalu.

• Awal Mula Gugatan Kasus Caleg Gunakan Foto Editan Lebih Cantik di Surat Suara

Kuasa hukum pelapor, Gatot Sitompul, nama Sendy masuk dalam daftar personel TKSK DIY yang mendapatkan honorarium sebagai tenaga teknis lapangan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY di awal Januari 2019.

Seharusnya, kata Gatot, nama Sendy tidak ada di dalam daftar itu jika memang sudah mundur dari posisinya sebagai TKSK.

Saat mendaftar sebagai bacaleg, Sendy tidak melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai TKSK melainkan sebagai Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD).

"Sendy baru mundur dari TKS pada 1 Juli ini sedangkan SK itu muncul 9 Januari. Ini yang kami bingung, kenapa saat kampanye ada yang mengenakan seragam TKSK. Makanya kami laporkan ke Bawaslu," kata Gatot di sela sidang di Kantor Bawaslu Kulon Progo, Selasa (23/7/2019).

Menurutnya, status TKSK serupa dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena menerima upah dari APBN.

Maka itu, ketika mendaftar sebagai caleg, pihak bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dulu.

Pihaknya menilai kejadian ini menjadi bentuk ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Ia memastikan para pelapor bukan caleg pesaing melainkan hanya kader salah satu partai.

Mereka hanya merasa resah adanya dugaan kecurangan tersebut. 

• KPU DIY Yakin Memenangkan Gugatan Caleg PKB Dapil IV Kulonprogo

Sementara itu, pihak terlapor yakni KPU Kulon Progo maupun Sendy sama-sama menyatakan keberatan dan menolak tudingan adanya kecurangan dalam tahapan Pemilu.

Komisioner Divisi Logistik KPU Kulon Progo, Pujarasa Satuhu mewakili lembaganya menyebut pelaporan pada 11 Juli 2019 itu kedaluarsanya karena harusnya diajukan saat tahapan uji publik DCS Pemilu 2019 pada Agustus 2018. 

"Selama masa uji publik itu juga tidak ada laporan keberatan dari masyarakat maupun Bawaslu atas DCS maupun DCT. Maka itu KPU menyatakan berkasnya memenuhi syarat,"kata Pujarasa.

Kuasa Hukum Sendy, Sidik Purnama mengatakan menolak tudingan pelapor mengingat Surat Keputusan Kepala Dinsos DIY tertanggal 7 Januari 2019 yang disebutkan pihak pelapor itu hanya berbentuk salinan fotocpy tanpa menyertakan dokumen asli maupun keterangan yang menjelaskan bahwa surat itu benar-benar dikeluarkan oleh Dinsos. 

Pihaknya juga menolak tudingan kampanye dengan seragam TKSK untuk menarik simpati masyarakat.

Pasalnya, tudingan itu hanya berdasarkan informasi yang tak jelas sumbernya.

Selain itu, kliennya tidak lagi mendapat fasilitas dari program TKSK semenjak maju sebagai caleg. 

"Jikapun tak mengundurkan diri juga tidak jadi masalah karena TKSK sifatnya hanya relawan,"kata Sidik.

Koordinator Divisi Hukum, Sengketa dan Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kulonprogo, Panggih Widodo mengatakan formal materiil laporan seperti alat bukti dan jangka waktu pelaporan sudah memenuhi syarat sehingga pihaknya menindaklanjuti laporan dari pihak pelapor.

Sedangkan hal-hal terkait lainnya akna dibuktikan dalam persidangan. 

Ia enggan berkomentar terkait kemungkinan hasil sidang dugaan pelanggaran itu nanti bisa mempengaruhi hasil penetapan caleg terpilih dari KPU.

Hal itu akan tergantung kepada keputusan final di akhir bulan ini.(TRIBUNJOGJA.COM)