Evaluasi Kinerja Pemkab Kulon Progo, 6 OPD Berapor Buruk

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Enam instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapat rapor buruk atas kinerjanya selama triwulan II 2019.

Mereka diminta untuk menggenjot lagi kerjanya.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) triwulan II oleh Pemkab Kulon Progo, Senin (22/7/2019) di Ruang Rapat Sermo. 

Evaluasi mencakup kinerja, capaian fisik, keuangan, dan pelaporan. 

• Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Keenam OPD dengan predikat kinerja terendah itu adalah Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Wates, serta RSUD Nyi Ageng Serang.   

Adapun OPD dengan kinerja terbaik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). 

Untuk lingkup kantor/Kecamatan terbaik satu diraih Kecamatan Nanggulan disusul Kecamatan Lendah dan Girimulyo.

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo mengatakan evaluasi penting untuk mengetahui dan menyadari tahapan-tahapan yang dijalani selama satu tahun kerja.

Sehingga, bisa diketahui pada tahapan mana yang masih kurang maupun yang sudah mencapai target.

• Pengisian Anggota BPD di Kulon Progo Tahun Ini Wajib Wakilkan Perempuan

Adapun rekomendasi menjadi tindak lanjut dalam mengatasi kendala serta upaya percepatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan maupun administrasi dokumen lelang.

Pihaknya juga memetakan berbagai kendala yang dihadapi OPD berapor rendah.

"Diharapkan masing-masing berinstropeksi diri dan menepis permasalahan yang ada. Kepala OPD diharapkan menjaga kinerja agar energi positif bisa tetap dipertahankan," kata Sutedjo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki memaparkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II 2019 realisasinya mencapai 51,84 persen atau lebih tinggi dari target 48,27 persen yang telah ditetapkan.

Komposisinya meliputi pendapatan pajak daerah dengan realisasi 44,58 persen dan target 41,16 persen, hasil retribusi daerah realisasinya 39,85 persen dan targetnya 45,39 persen.

Sedangkan kinerja fisik pada triwulan II 2019 mengalami kenaikan.

• BPBD Kulon Progo Tambah Lagi Jumlah Destana

Hanya saja, realisasinya baru 51,19 persen sedangkan targetnya 54,00 persen sehingga ada angka gap 2,81 persen.

Pada 2018 lalu, kinerja fisik terealisasi 49,10 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 52,77 persen dan nilai gap 3,67 persen. 

Untuk kinerja keuangan triwulan II dengan target sebesar 44,37 persen telah terealisasi sebesar 31,30 persen dengan angka gap 13,07 persen.

Sedangkan pada 2018 target keuangan sebesar 46,36 persen dan baru terealisasi sebesar 21,30 persen.  

"Pada sektor pengadaan di triwulan II sampai dengan 18 Juli 2019 terdapat 29 paket belum terealisasi. Terdiri dari 18 paket dalam proses (14 paket konstruksi dan 4 barang/jasa) dan 11 paket dokumen lelang belum masuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP)," paparnya.(*)