Infrastruktur Jalan Wonosari Jadi Kendala Utama KEK Piyungan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi DIY menyebut sejumlah kendala dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) kawasan industri Piyungan.

Kendala utama yang dirasakan adalah sarana prasarana untuk distribusi komoditi ekspornya.

“Untuk KEK, kendala utama adalah akses jalan keluar ke Jalan Wonosari. Jalan Wonosari ini adalah tingkat nasional dengan kepadatan arus lalu lintas semacam itu belum ketemu persetujuannya,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda DIY, Trisaktiyana, kemarin.

Menurutnya, lalu lintas di kawasan industri ini akan banyak dilalui kendaraan besar seperti container.

Sehingga, sarana prasarana dan infrastruktur yang ada pun harus mendukung.

Hal ini pun bisa diselesaikan dengan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

• Progres KEK Piyungan capai 80 Persen, Pemerintah Tinggal Tunggu Perjanjian Sewa Tanah

“Hal ini bisa dikoordinasikan ke Kementrian Perhubungan,” urainya.

Adapun hingga saat ini progress KEK terus bergerak maju.

Salah satunya sudah ada beberapa kali pelatihan pada warga yang menjadi tenaga kerja nantinya.

Pelatihan ini seperti kerajinan rajutan dan beberapa kerajinan lainnya.

Seperti konsep awal, nantinya tenaga kerja bisa melakukan pekerjaannya di rumah masing-masing.

Ibu rumah tangga pun bisa mengerjakan sembari mengasuh anak dengan deadline dan kontrol kualitas dari perusahaan pengelola PT YIP.

“Nanti hasil kerajinan ini akan dikirimkan kalau jadi, meski belum seperti yang diharapkan. Namun, akan ada Quality Control dari perusahaan,” urainya.

• Sajian Siap Santap Humanity Food Truck Sapa Pemulung di TPST Piyungan

Dia menjelaskan, hingga saat ini perusahaan yang masuk masih PT YIP.

Namun demikian, pihaknya -berharap akan ada perusahaan besar yang masuk ke KEK.

Sehingga nantinya  PT YIP akan berlaku sebagai pengelola kawasan tersebut.

“PT YIP sudah sewa lahan, dan ada pajak-pajak lain sama pertumbuhan ekonomi itu keuntungan yang didapat oleh pemerintah,” urainya.

Pihaknya juga menyebutkan, serapan tenaga kerja dari hitung-hitungan awal mencapai sekitar 10.000 orang.

Adapun, prioritas tenaga kerja adalah masyarakat setempat.

Nantinya mereka akan membuat beberapa kerajinan seperti boneka, pernak-pernik alat pesta, baju Barbie, termasuk film dan juga animasi.

“Jadi bukan industri skala besar seperti manufaktur elektronik atau kendaraan. Tetapi industri kreatif,” urainya.

Perlu diketahui, ada lahan seluas 152 hektar yang akan dijadikan KEK.

Rinciannya, 105 hektar berada di Piyungan dan 47 hektar di Sentolo.

Dia pun menyebutkan, KEK ini nantinya akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di daerah.

• Mendesak, Pemda DIY Siapkan Skema KPBU Untuk TPST Piyungan

Kepala pusat studi kajian pembangunan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Dr Hempri Suyatna mengatakan, peran rakyat harus juga dominan.

KEK ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Konsep dan visi untuk mengentaskan kemiskinan dengan KEK pun harus benar-benar ditunjukkan.  

Peningkatan kapasitas ibu-ibu rumah tangga juga harus dilaksanakan sehingga mereka bisa mengelola dan memberdayakan potensi yang ada juga perlu dilakukan.

Termasuk kebijakan untuk upah minimum regional (UMR) dan kerja yang layak harus diutamakan.

“Harus ada perlindungan ekonomi lokal.  Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur agar ekonomi rakyat tetap tumbuh berkembang. Diantaranya,  kriteria investor harus jelas misalnya pekerjanya itu diutamakan penduduk Piyungan dan Sentolo,” katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)