PPDB Sistem Zonasi

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

Editor: Hari Susmayanti
SURYA.co.id/SOFYAN CANDRA ARIF
Ratusan Wali Murid Demo PPDB SMP Sistem Zonasi, Hentikan Mobil Plat Merah & Tuntuk Ketemu Gubernur 

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

TRIBUNJOGJA.COM -  Penerimaan siswa baru di tingkat SMP di Kota Surabaya yang menggunakan sistem zonasi mendapatkan penolakan dari orangtua calon siswa.

Ratusan orangtua calon siswa yang tergabung dalam Komunitas Orangtua Peduli Pendidikan Anak SMP Se-Surabaya ( KOMPAK) yang tengah melakukan aksi unjukrasa di  Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019) siang meminta pemerintah mengevaluasi PPDB sistem Zonasi.

Bahkan saat melakukan aksi tersebut, para orangtua calon siswa ini menyetop mobil dinas plat merah bernopol L 14 yang tengah melintas di jalan tersebut.

"Kami yang memilih Bu Khofifah kami ingin zonasi dihapus kami ingin bertemu Bu Khofifah, saya beri waktu 10 menit," ujar orator.

Pendaftaran PPDB Online 2019 Tingkat SD dan SMP di Sleman Akan Dibuka pada 21 Juni dan 28 Juni

Peserta yang melaksanakan aksi unjurasa ini terdiri dari orangtua wali murid calon siswa SMP dan SMA.

Sebelumnya, jalur penerimaan siswa dengan sistem zonasi dalam PPDB SMP negeri kota Surabaya menyebabkan munculnya polemik.

Para calon pendaftar PPDB SMP negeri kota Surabaya menganggap adanya sistem Zonasi ini membingungkan dan dianggap tidak adil.

Bahkan, para wali murid sampai melakukan aksi protes di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Dikutip Tribunjogja.com dari SURYA.co.id dari berbagai artikel, berikut sederet fakta terkait sistem Zonasi PPDB SMP negeri kota Surabaya.

1. Website Bermasalah

Situs pendaftaran PPDB SMP negeri kota Surabaya mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran.

Akibatnya, website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

2. Seolah Tidak Merata

Kebijakan adanya jalur Zonasi sebenarnya untuk melakukan pemerataan terhadap sejumlah sekolah negeri yang ada.

Namun kenyataannya, jalur Zonasi ini justru dianggap tidak merata atau tidak adil.

Yulia, wali murid alumnus SDN Ketabang mengaku sengaja datang ke kantor Dindik Kota Surabaya setelah anaknya kalah peringkat dengan pendaftar yang jarak rumahnya lebih jauh darinya.

"Karena anak saya sempat daftar kawasan, jadi saya baru daftar reguler pukul 08.00. Langsung daftar online ke SMPN 1, anak saya masuk karena jaraknya 1,7 kilometer. Tetapi yang telihat masih acak, makanya saya ke sini. Bahkan temen anak saya yang jarak rumahnya 500 meter malah kegeser di bawah saya,"urainya.

PPDB 2019, Jumlah Kursi Sekolah di Kulon Progo Melebihi Angka Lulusan

Ia akhirnya memilih menunggu kepastian hasil di kantor Dindik Kota Surabaya, pasalnya antrean orang tua yang menunggu layanan konsultasi PPDB ini sudah mencapai ratusan.

"Saya tanya-tanya orang tua banyak yang masalahnya sama kayak akhirnya saya mantau di luar ruangan saja. Karena jawabannya sama dari petugasnya kalau sistem komputer error. Malah ada yang disuruh tanya ke skeolah asal ada yang diminta nunggu,"ujarnya.

Ratusan orang tua penuhi pelayanan satu pintu Dindik Kota Surabaya untuk mempertanyakan tampilan pendaftaran online hari pertama PPDB yang merasa pemeringkatan tidak berjalan, Selasa (18/6).

Hal serupa diungkapkan Pipit, warga Keputran yang data anaknya hilang dari pemeringkatan PPDB SMPN. Padahal jarak rumahnya dengan sekolah hanya sekitar 700 meter.

"Saya cuma 700 meter tersingkir, yang di atas satu kilometer kok datanya nggak bergerak. Makanya saya mau tanya ke sini,"urainya.

Disdikpora DIY : Mengambil Token Bukan Berarti Otomatis Mendaftar PPDB

Sementara itu Tim PPDB dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Yudhi Purwananto menyebutkan, tampilan data di laman ppdbsurabaya.net memang agak aneh. Seperti jarak rumah yang jauh dari sekolah bisa lebih unggul peringkatnya dibandingkan jarak rumah yang dekat dengan sekolah.

Namun, tampilan tersebut tidak lama lagi akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Seleksi jalur zonasi umum itu berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal. Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru (CPBD) yang mendaftar lebih awal,” terangnya.

Dia menegaskan, informasi yang banyak berkembang di masyarakat dalam PPDB SMP jalur zonasi umum ini adalah cepat-cepatan mendaftar. Sehingga, puncak pendaftar adalah pada hari pertama buka.

“Sejak dibuka tadi malam hingga pukul 16.20 WIB ini, jumlah pendaftar mencapai 20.973. Dulu ketika pakai nilai UN, pendaftar malah nunggu hingga akhir-akhir pendaftaran,” tegasnya.

3. Penjelasan Dindik Kota Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan pertimbangan seleksi PPDB zonasi umum menggunakan jarak dan waktu mendaftar, sehingga pendaftar banyak didominasi pada hari pertama pendaftaran.

Hal ini mengakibatkan website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

“Masyarakat kami imbau jangan khawatir. Pelaksanaan zonasi umum sampai tanggal 20 Juni 2019, selama pelaksanaan pendaftaran ini perankingan sifatnya masih sementara. Yang namanya belum muncul, jangan khawatir, rekapannya tetap ada. Besok bisa di cek lagi, yang jelas semua data pendaftar pasti terekam di sistem PPDB,” ujar mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya ini pada SURYA.co.id, Selasa (18/6/2019).

4. Informasi Penanganan Keluhan

Panitia PPDB memberikan pelayanan terkait jalur Zonasi Umum yang dilakukan di dua titik kantor Dindik Kota Surabaya, yaitu di Aula Ki Hajar Dewantara dan Ruang Pelayanan Satu Pintu.

"Layanan kami mulai dari perbaikan data yang mungkin tidak sesuai antara alamat rumah dengan data online, keluhan hingga pendaftaran online juga kami bantu," ujarnya.

Info PPDB Yogyakarta 2019, Token Pendaftaran Hanya Dapat Diambil Satu Kali

Yudhi Purwananto menjelaskan secara teknis bahwa server tidak masalah. Bahkan, tim IT yang menangani PPDB SMP Kota Surabaya mencapai 25 orang.

“Kalau ada nama pendaftar yang namanya hilang, nanti cek di rekap pendaftar. Ini perubahan terus berjalan, bisa di cek lagi besok,” katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Ratusan Wali Murid Demo PPDB SMP Sistem Zonasi, Hentikan Mobil Plat Merah & Tuntut Ketemu Gubernur, https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/19/ratusan-wali-murid-demo-ppdb-smp-sistem-zonasi-hentikan-mobil-plat-merah-tuntuk-ketemu-gubernur?page=all.

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved