Kota Magelang

ASN Pemkot Magelang Hadir Hari Pertama Kerja Pascalebran Capai 98 Persen

Dari total 2.937 ASN aktif, sebanyak 59 diantaranya tidak hadir pada hari pertama masuk, Senin 10 Juni 2019, lalu, karena berbagai alasan

ASN Pemkot Magelang Hadir Hari Pertama Kerja Pascalebran Capai 98 Persen
ist
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, Aris Wicaksono. 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, Aris Wicaksono, menyatakan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang hadir pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran 1440/2019 mencapai 98 persen.

Aris menyebutkan, dari total 2.937 ASN aktif, sebanyak 59 diantaranya tidak hadir pada hari pertama masuk, Senin 10 Juni 2019, lalu, karena berbagai alasan.

"Tingkat kehadiran ASN mencapai 98 persen, sisanya tidak masuk karena beberapa alasan yakni delapan orang sakit, enam orang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), 42 orang dinas luar kota, dua orang tugas belajar dan satu orang tanpa keterangan," papar Aris, ditemui di kantornya, Rabu (12/6/2019).

Pihaknya telah melaporkan kehadiran ASN ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), tidak terkecuali satu orang ASN yang tidak hadir tanpa keterangan.

"Berdasarkan surat edaran dari Kementerian PANRB, pimpinan harus melaporkan bila ada ASN yang mangkir usai libur panjang hari raya tahun ini," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono, menegaskan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran.

Sanksinya sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN/PNS.

"Sanksi yang diberikan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan dan pelanggaran disiplin, bisa saja nanti sanksinya berupa penundaan kenaikan pangkat," ujarnya.

Dijelaskannya, kalangan ASN yang menambah jadwal liburan hari raya Idul Fitri 1440 H tersebut kata dia, harus diberikan sesuai dengan instruksi dari Kemen PAN dan RB serta telaah dari PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN/PNS.

"Sesuai Pasal 3 Ayat 17 PP 53/2010 sanksi yang diberikan antara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun sampai penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Jika tingkat kesalahannya lebih fatal maka bisa saja diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," jelasnya. (humaspemkotmagelang)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved