Gunungkidul

Hingga Juni 2019, DPRD dan Pemkab Gunungkidul Baru Sepakati 2 Raperda

Kedua raperda tersebut adalah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dan telah menyepakati Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Hingga Juni 2019, DPRD dan Pemkab Gunungkidul Baru Sepakati 2 Raperda
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul dan Bupati Gunungkidul telah menyepakati dua raperda.

Kedua raperda tersebut adalah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dan telah menyepakati Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Juru bicara DPRD Gunungkidul, Supriyani Astuti mengatakan, selama pembahasan raperda tentang LPJ APBD 2018 tidak ditemukan masalah, setelah anggota dewan mendapatkan nota pengantar dari bupati, Komisi DPRD langsung menggelar rapat kerja.

5 Inspirasi Gaya Lebaran Ala Yaseera yang Bakal Bikin Penampilanmu Tetap Kece

"Hasil klarifikasi ini dijadikan dasar penyusunan padangan umum fraksi. PU fraksi juga sudah mendapatkan jawaban dari bupati sehingga setelah semuanya beres, dan rancangan dapat ditetapkan sebagai peraturan saerah," katanya pada Tribunjogja.com, Rabu (12/6/2019).

Ia menjelaskan, dari pembahasan LPJ ini terdapat sisa lebih perhitungan (silpa) berjalan sebesar Rp 225,4 milliar.

"Pos pendapatan mencapai Rp1.840.894.408.120,73. Di saat bersamaan Pemkab Gunungkidul melakukan belanja sebesar Rp1.772.307.326.605,65  sehingga ada sisa Rp78.587.081.515,08," ujar Supriyani.

Lanjutnya dari sisi pembiayaan, Pemkab Gunungkidul menerima sebesar Rp168.418.167.281,08 dan mengeluarkan Rp21.537.645.533 sehingga masih ada pembiayaan netto sebesar Rp146.880.521.748,08.

Dampak Positif Gelombang Tinggi, Abrasi di Sejumlah Pantai di Gunungkidul Kembali Tertutup Pasir

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi mengatakan, dengan disetujuinya LPJ 2018 maka dokumen perda ini dapat menjadi dasar penyusunan APBD perubahan di tahun 2019.

Ia berharap pembahasan APBD dapat segera dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan seperti tahun lalu.

"Saya harap penyusunan dapat segera dilakukan jangan sampai terlambat seperti tahun kemarin. Pengesahan terhadap LPJ APBD 2018 merupakan perda yang kedua yang dihasilkan oleh DPRD Gunungkidul di tahun ini, kemarin sudah disepakati perda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor," katanya.

Pantai Ngrawe, Destinasi Wisata Baru di Gunungkidul yang Jadi Primadona Saat Libur Lebaran

Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Gunungkidul, Sutrisno mengakui bahwa saat ini baru dua raperda yang disahkan, namun secara total sudah melakukan pembahasan terhadap delapan raperda.

"Saat ini dewan masih menunggu hasil konsultasi dari Pemerintah DIY raperda tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan perubahan status hukum BPR BDG menjadi perseroan daerah," katanya.

Selain itu sambungnya, saat ini Dewan sedang dalam proses pembahasan tiga rancangan perda yaitu tentang Kalurahan, Perusahaan Umum Daerah Tirta Handayani, Penyertaan Modal PDAM dan Raperda tentang Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved