Jawa

Raih Opini WTP, Pemkab Magelang Berkomitmen Lebih Tertib Kelola Keuangan Daerah

Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras OPD Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara tertib, akuntabel dan profesional.

Raih Opini WTP, Pemkab Magelang Berkomitmen Lebih Tertib Kelola Keuangan Daerah
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali, menyerahkan laporan keuangan daerah tahun 2018 dengan opini WTP kepada Bupati Magelang, Zaenal Arifin, Selasa (28/5/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk laporan keuangan daerah tahun 2018.

Opini ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

"Raihan opini WTP ini kami harapkan pengelolaan keuangan di setiap OPD akan lebih tertib lagi, bukan karena penghargaan tapi tanggung jawab yang harus dilakukan. Ini juga jadi cambuk penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,“ kata Bupati Magelang, Zaenal Arifin pada Tribunjogja.com, Rabu (29/5/2019).

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Zaenal Arifin mengatakan, opini WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran OPD di Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan dan aset  daerah secara tertib, akuntabel dan profesional.

"Predikat ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun administrasi keuangan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan efektif," katanya.

Pihaknya pun berharap perolehan opini WTP ini akan membawa manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali, mengatakan, opini WTP ini adalah buah kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

"Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk," ujar Ayub.

Pemda DIY Kembali Raih Opini WTP

Meski 26 daerah telah menerima predikat WTP, namun BPK masih menemukan beberapa catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengendalian internal seperti penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang kurang tertib dan nilainya masih cukup tinggi.

Ayub juga telah menyiapkan rencana untuk melakukan pemeriksaan kinerja di beberapa pemerintah daerah di Jateng.

"Pemeriksaan kinerja oleh BPK rencananya akan dilakukan di semester dua tahun 2019," ujarnya.

Predikat opini WTP sendiri diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Bupati Magelang, Zaenal Arifin SIP di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (28/5/2019).

Predikat ini menjadi raihan yang ketiga kalinya sejak 2016, 2017 dan 2018 setelah sebelumnya memperoleh WDP di tahun 2015. (*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved