Bahaya di Balik Penggunaan VPN yang Jarang Disadari Pengguna, Hati-hati!

Bahaya di Balik Penggunaan VPN yang Jarang Disadari Pengguna, Hati-hati!

TRIBUNJOGJA.com - Pemerintah membatasi penggunaan media sosial dan layanan perpesanan dalam rangka menekan persebaran berita bohong atau hoaks. Dengan demikian, para pengguna media sosial di tanah air pun kesulitan untuk menggunakan layanan-layanan yang diblokir tersebut.

Namun tak kehilangan akal, tak sedikit di antaranya pengguna gawai yang memutuskan menggunakan Virtual Private Network) alias VPN untuk menembus blokir tersebut.

Memang berhasil, dan cukup mudah dioperasikan. Tapi bukannya tanpa resiko.

Herry SW, pemerhati telekomunikasi Surabaya, menjelaskan bahwa VPN merupakan jalur milik pihak ketiga.

"Dengan VPN itu seperti dari A mau ke B, tapi lewat C. Bila C baik hati mungkin aman, tapi kan tidak ada makan siang gratis, keamanannya tidak terjamin," kata Herry, Kamis (23/5/2019).

Diakui Koh Herry, pengguna medsos yang menggunakan VPN sebagai jalurnya, semua komunikasinya bisa terpantau VPN.

Kemudian bila "baik hatinya" sedang tidak ada, bisa memanfaatkan banyak hal.

"Diretas username dan password untuk transaksi perbankannya, akses medsosnya dan lainnya," tambah Koh Herry.

Menyikapi pembatasan ini, Koh Herry mengajak masyarakat untuk bijak. Apalagi ini hanya akan berlangsung tiga hari.

"Ya, bisa istirahat sebentar dalam bermedsos. Karena tidak lama. Untuk yang bisnisnya pakai medsos, pembatasan ini kan untuk kebutuhan keamanan nasional," tandas Koh Herry.

Keluhan massif pembatasan media sosial

 Situs Down Detector mencatat keluhan massal terkait tidak berfungsinya WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagian pengguna Twitter pada Rabu (22/5/2019) sore ini. Dalam situs tersebut tampak pemetaan wilayah terdampak berada di wilayah Indonesia.

Berikut hasil pemetaannya sebagaimana ditampilkan dalam outages map:

Pemerintah Batasi Akses

Sementara itu sebelumnya diberitakan pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial. Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat," kata Wiranto.

Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan pejabat lain.

Dalam jumpa pers tersebut, mereka menjelaskan kronologi kerusuhan dan fakta-fakta yang ditemukan kepolisian.

Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.

Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa.

Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.

WhatsApp Rudiantara menambahkan, sesuai hasil analisa, pihaknya melihat modus penyebaran berita hoaks di media sosial pascakerusuhan.

Awalnya, pelaku mengunggah video atau foto ke Facebook dan Instagram. Kemudian, pelaku melakukan screenshot unggahan. Konten yang kemudian viral adalah screenshot tersebut.

Jadi, pemerintah melakukan pembatasan sementara penyebaran video dan foto di WhatsApp.

"Teman-teman akan alami pelambatan kalau download atau upload video karena viralnya yang negatif ada di sana. Sekali lagi ini sementara," kata Rudiantara.

Ia menyarankan agar masyarakat mengakses informasi di media tepercaya.

Tahu Dalang Kerusuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bertindak tegas. Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Kami sebenarnya, dari hasil investigasi saat ini, sudah tahu dalang aksi tersebut. Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, pihaknya melihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.

Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa.

Ia menyebut kelompok itu adalah preman bayaran.

Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.

"Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demonstrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI, untuk tidak bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan," kata Wiranto.

"Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," kata Wiranto. (*)