Pendidikan

Bingung Soal PPDB 2019, PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Buka Posko

Posko PPDB 2019 nantinya akan berada di Kantor DPRD Kota Yogya Jalan Ipda Tut Harsono mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai selesainya pelaksanaan PPDB.

Bingung Soal PPDB 2019, PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Buka Posko
istimewa
ilustrasi PPDB 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta bakal menerapkan peraturan baru terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Untuk mengawal aturan baru tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta membuka posko PPDB 2019.

Posko PPDB 2019 nantinya akan berada di Kantor DPRD Kota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai selesainya pelaksanaan PPDB setiap jam kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Sistem PPDB kali ini menggunakan sistem pada Perwal 23 tahun 2019 serta Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No 188/425 untuk SD dan SMP.

Sedangkan untuk SMA sesuai Pergub No 30 Tahun 2019.

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan penerapan sistem baru ini dirasa masih kurang sosialisasi.

Ia menilai penerapan sistem tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif sehingga membuka peluang masyarakat mengalami gagal paham.

725 Lulusan SD Bersaing di Jalur Bibit Unggul PPDB 2019 Kota Yogyakarta

"Berkaitan dengan itu melihat hasil evaluasi kami bahwa yang menjadi problem utama adalah masalah sosialisasi yang kurang massif dari pemerintah kota dan provinsi sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan dari masyarakat," kata Fokki melalui pesan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Senin (13/5/2019).

Posko ini nantinya akan berada di kantor DPRD Kota Yogyakarta dan terbuka bagi siapa saja termasuk orang tua, murid maupun stakeholder lain yang membutuhkan informasi dan sosialisasi terhadap persoalan tersebut.

"Sesuai dengan Perwal maka PPDB SMP misalnya dibagi beberapa mekanisme. Jalur Zonasi Dalam Daerah dibagi dari Bibit Unggul 10 persen, Wilayah 30 persen, KMS 10 persen, Mutu 40 persen. Sedangkan untuk Jalur Luar Zonasi sebesar 5 persen," tutupnya. (*)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved