Info Layanan Masyarakat

Syarat dan Mekanisme Dirikan Lembaga Kursus di Kulonprogo

Syarat dan Mekanisme Dirikan Sebuah Lembaga Kursus di Kabupaten Kulonprogo

Syarat dan Mekanisme Dirikan Lembaga Kursus di Kulonprogo
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM - Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis lembaga kursus semakin berkembang pesat.

Tak hanya di kota-kota besar saja, bisnis lembaga kursus juga merambah kota-kota kecil termasuk di Kulonprogo.

Namun tentunya untuk mendirikan lembaga kursus harus dilengkapi dengan perizinan dari pemerintah daerah.

Terus bagaimana syarat dan mekanisme mendirikan lembaga kursus di Kulonprogo ya?

Berikut Tribunjogja.com rangkumkan syarat dan mekanisme mendirikan lembaga kursus di Kulonprogo :

DASAR HUKUM:
1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.    Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4.    Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.

 SYARAT PERMOHONAN IZIN:

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri :

1.       foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2.       foto kopi akta pendirian badan usaha;
3.      foto kopi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
4.       foto kopi Izin Gangguan;
5.       denah lokasi;
6.       daftar riwayat hidup pemilik;
7.      daftar riwayat hidup pimpinan dan sumber belajar;
8.       salinan ijazah/STTB sumber belajar;
9.       daftar riwayat hidup tenaga pelatih;
10.      Surat Keterangan Domisili;
11.      foto kopi kurikulum/silabus;
12.      struktur organisasi;
13.      foto kopi deposito;
14.     bagi LKP cabang wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LKP induk;
15.     tanda bukti kepemilikan sarana/prasarana dan fasilitas kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan program pelatiuhan yang akan diselenggarakan; dan
16.     rekomendasi dari Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI).

BIAYA:
Tidak Dipungut Biaya

WAKTU PENYELESAIAN:
Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap. (Tribunjogja I Siti Umaiyah)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved