Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Respons Gubernur DKI Anies Baswedan ; Aspek Ekonomi Tak Berubah

TRIBUNJOGJA.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa menuai respons dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Berkaitan dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia itu, Anies Baswedan kemudian menegaskan komitmen pemerintah terkait pembangunan Jakarta. 

Anies mengatakan dipindah atau tidak tetap saja masalah yang ada di Jakarta harus diselesaikan, yakni pembangunan masif. 

Informasi dihimpun Tribun Jogja terkini dari tribunjakarta.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri tanggapan soal wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.

• Ini Tiga Lokasi yang Diusulkan Jusuf Kalla jadi Ibu Kota Negara

• Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa atau di Lokasi Alternatif Ini

Menurut Anies meskipun Ibu Kota bakal di pindah namun pembangunan di Jakarta dipastikan akan tetap berjalan.

"Kami di Jakarta menyampaikan bahwa Ibu Kota ada di Jakarta ataupun di tempat lain, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan.

Ini menjadi komitmen dari pemerintah kita. Semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," kata Anies Baswedan di Pasar Kenari, Senin (29/4/2019).

Mengapa pindah?

Anies memaparkan, rencana perpindahan Ibu Kota di luar Jawa disebabkan oleh adanya ketimpangan dan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia.

Sementara menurut Anies, rencana perpindahan tersebut hanya meliputi aspek pemerintahan dan administasinya saja.

Sedangkan untuk aspek Ekonomi, bisnis, dan perbankan tak ada yang berubah.

"Pak Presiden juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk. Jawa, amat padat. Sementara daerah lain, penduduknya sedikit," papar Anies.

"Kemudian dalam paparan tadi rencana akan dipindah hanya aspek pemerintahan administrasi. Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan, perbankan itu tidak mengalamai perubahan.

Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lainnya tetap di Jakarta," kata Anies.

Opsi pengganti Ibu Kota Jakarta