Kota Yogyakarta

Empat TPS di Kota Yogyakarta Harus PSU

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan PSU harus dilakukan karena ada warga luar Kota Yogyakarta yang tidak mengurus A5, namun bis

Empat TPS di Kota Yogyakarta Harus PSU
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Pemilu 2019 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekitar 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Yogyakarta harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan PSU harus dilakukan karena ada warga luar Kota Yogyakarta yang tidak mengurus A5, namun bisa mencoblos.

Namun permasalahan yang dihadapi oleh TPS satu dengan yang lainnya berbeda.

Oleh sebab itu surat suara yang nantinya diterima oleh TPS akan berbeda-beda.

Bawaslu Kota Magelang Waspadai Serangan Fajar pada TPS Pemungutan Suara Ulang

"Ada empat TPS yang harus PSU, di Jetis ada dua, Kotagede ada satu, dan Pakualaman juga satu. Jadi permasalahannya ada warga luar Kota Yogyakarta bisa mencoblos, padahal orang tersebut tidak mengurus A5. Harusnya kan tidak bisa mencoblos. Di Kotagede ada sekitar 22 yang bisa mencoblos tanpa A5," katanya saat dihubungi Tribun Jogja, Senin (22/4/2019).

"Permasalahannya beda-beda, ada yang dapat surat suara presiden dan wakil presiden, ada yang presiden dan DPD RI. Kalau warga luar kota tanpa A5 mencoblos itu sekitar 40an. Meskipun tidak terlalu banyak,tetapi tetap harus dilakukan PSU," sambungnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui satu TPS saja yang perlu melakukan PSU.

Dua TPS di Kulon Progo Gelar Pemungutan Suara Ulang, Jumlah Pemilih Alami Penurunan

"Yang sudah dapat rekomendasi dari Panwascam adalah Kotagede. Ada satu TPS yang perlu PSU, TPS 4 Prenggan. Kalau menurut reskomendasinya PSU parsial, yang diperlu diulang tidak semua, hanya khusus presiden dan wakil presiden saja," ungkapnya.

Ia melanjutkan setelah mendapat rekomendasi tersebut, pihaknya harus melakukan rapat pleno terlebih dahulu.

Melalui rapat tersebut nantinya akan diputuskan waktu pelaksanaan PSU.

Selain itu, pihaknya juga perlu menyiapkan logistik. Apalagi KPU Kota Yogyakarta harus memintakan surat suara dari Jakarta, sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Oleh sebab itu, ia mendesak Bawaslu untuk segera menyelesaikan kajiannya.

"Untuk pelaksaan kami plenokan terlebih dahulu, nanti kita buat SK dan berita acaranya. Perlu juga mempersiapkan logistiknya. Kalau PSU kan nanti ada tulisannya PSU, sehingga surat suara itu harus menunggu dari Jakarta. Padahal waktu kita cuma 10 hari. Jadi harapannya kajiannya juga cepat selesai, jangan terlalu mepet," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved