Yogyakarta

Ketua Komisi A DPRD DIY : Praktek Intoleransi Bertentangan dengan Pancasila dan Keistimewaan DIY

Ketua Komisi A DPRD DIY : Praktek Intoleransi Bertentangan dengan Pancasila dan Keistimewaan DIY

Ketua Komisi A DPRD DIY : Praktek Intoleransi Bertentangan dengan Pancasila dan Keistimewaan DIY
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat memimpin rapat kerja di DPRD DIY 

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto ikut berkomentar terkait dengan kasus penolakan terhadap warga yang mengontrak di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul karena nonmuslim.

Politisi PDIP tersebut mengaku prihatin atas kasus yang terjadi di wilayah Bantul itu.

Menurutnya, tidak seharusnya praktik intoleransi terjadi karena bertentangan dengan Pancasila.

Untuk itu pihaknya meminta Bupati Bantul segera mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjamin kerukunan serta mencabut aturan di Dusun Karet karena bertentangan dengan Pancasila dan Keistimewaan DIY.

Baca: Soal Kasus Slamet, Ini Kata FKUB Kabupaten Bantul

"Kita yakin dan percaya masyarakat DIY adalah masyarakat yang cinta kerukunan, cinta bhinneka tunggal ika, dan cinta perdamaian serta biasa hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada. Masyarakat tentu menentang praktek intoleransi, apapun bentuknya karena bertentangan dengan Pancasila dan Keistimewaan DIY. Kita ketahui sesuai UU 13/2012 Pasal 5, salah satu tujuan pengaturan keistimewaan DIY adalah mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ajak semua pihak mendukung perwujudan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat", ujarnya.

Alumni Lemhannas ini menambahkan bahwa selaku Ketua Komisi A, pihaknya sudah koordinasi dengan Pemda DIY, dalam hal ini Kesbangpol Pemda DIY. 

Selain itu, Ketua DPRD DIY telah bekerja keras menyelesaikan masalah ini bersama-sama tokoh, aparat pemerintah dan penegak hukum.

Baca: Bupati Bantul Minta Masyarakat Saling Menghormati

"Kita merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar berkoordinasi dengan instansi terkait agar peraturan yang diskriminatif tersebut segera dicabut serta menjamin terwujudnya kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat,"ucapnya.

" Kita juga mendukung Pemda DIY untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mengambil kebijakan strategis agar tidak ada lagi praktek intoleransi yang meresahkan masyarakat. Kita harap Pemda pro aktif gelorakan semangat Keistimewaan DIY dengan membangun pendidikan Pancasila dan Keistimewaan DIY khususnya tentang usaha membangun Bhinneka Tunggal Ika agar terwujud masyarakat yang damai dan harmonis", imbuh Eko Suwanto. (*)

Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved