Serapan Danais Capai 80 Persen

Laporan Reporter Tribun Jogja,  Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA. COM,  YOGYA - Serapan dana keistimewaan di DIY pada termin pertama ini telah mencapai sekitar Rp 150 miliar atau 80 persen dari target kinerja di tahun 2019.

Untuk pencairan dana keistimewaan pada termin kedua diharapkan pada bulan April minggu kedua sudah bisa dilaksanakan.

Paniradya Pati, Beni Suharsono menjelaskan untuk termin satu pada tahun 2019 ini target kinerja mencapai sekitar Rp 180 miliar dari total danais Rp 1,2 triliun. Dari angka tersebut, serapannya sudah mencapai Rp 150an miliar.

“80 persen sudah memenuhi syarat. Kami saat ini sudah melakukan rekonstruksi laporan dan pihak kementrian sudah verifikasi,” jelasnya, Jumat (29/3/2019).

Baca: Perencanaan Pembebasan Tanah untuk Bedah Menoreh Dimasukan ke Danais

Beni menjelaskan, proses penyusunan administrasi juga membutuhkan data ke lapangan juga dan di sana juga akan disinkronkan antara fakta sehingga match.

Sinkronisasi tersebut, ujarnya, bisa dilakukan hanya tinggal menunggu laporan akhir termin pertama.

Adapun untuk pengusulan termin kedua, pihaknya akan segera menyusunnya. Dia menjelaskan, pada awal April nanti, diharapkan sudah diluncurkan permohonan.

“Sehingga, harapannya pada minggu kedua sudah bisa digulirkan,” jelasnya.

Pengguliran dana keistimewaan pada termin kedua ini diharapkan bisa tepat waktu agar tidak tertunda program – program yang besar. Hal ini karena pertaruhan silpa berkurang lagi dan menjadipotret kurang baik bagi Pemda DIY.

Dia menambahkan, pembangunan dengan danais di Kulonprogo seperti taman budaya Kulonprogo mendapatkan apresiasi.

Baca: Serapan Danais Dinas Kebudayaan Gunungkidul Hanya Capai 90 Persen

Hanya sekarang bagaimana kemegahan dari bangunan ini diisi dengan atktivitas yang melibatkan masyarakat luas.

“Hal ini agar ada guliran ekonomi paling tidak ada upaya perbaikan sisi lain. Di sana bergulir wayang dan macam-macam hiburan yang dilihat atau dipertontonkan,” jelasnya.

Dari pertunjukan ini, kata dia, akan ada guliran yang lain dan diharapkan daerah lain juga diberi penanda yang sama.

Hal ini agar guliran kelihatan.

“Karena yang dituntut masyarakat dapat apa dari konsep BKK atau penugasan ke desa,” urainya. (Tribunjogja.Com)