Proyek Tol Bawen-Yogyakarta dan Solo-Yogya, Kementerian PUPR Ajukan PPJT Percepat Pembebasan Lahan

TRIBUNJOGJA.COM ----- Proyek pembangunan jalur tol Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar) memasuki tahap baru. Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum bertemu dengan Gubernur
DI Yogyakarta

Dilansir Tribunjogja.com dari laman rilis humas Pemprov DI Yogyakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengajukan PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) sebagai langkah awal realisasi proyek Tol Bawen-Yogyakarta dan Tol Solo-Yogyakarta.

Jalur tol yang direncanakan akan selesai paling lambat tahun 2022 akan melewati rangkaian tahapan untuk masuk realisasi.

“Kami akan ajukan PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol-red) ebih dulu, bila disetujui maka akan lanjut ke DPPT dan penetapan lokasi (penlok),"

"Dari sana, Kantor Gubernur akan menerbitkan penlok, untuk selanjutnya akan dilakukan proses pengadaan atau pembebasan lahan,"kata Direktur Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sugiyartanto, Rabu (27/3/2019).

Baca: Posong Temanggung, Tempat Wisata Alam Alternatif Menikmati Golden Sunrise

Baca: Tata Cara Pendaftaran UTBK 2019 Gelombang II, Ditutup Senin 1 April Pukul 22.00 WIB

Baca: Jadwal Debat Capres 2019 Live Streaming SCTV Indosiar dan Metro TV, Jokowi vs Prabowo

Proses pengerjaan tol ini tergantung dari kecepatan pengadaan atau pembebasan lahan yang nantinya disediakan.

Menurut Sugiyartanto, persoalan konstruksi bisa direncanakan dan diperkirakan.

“Jika lahan makin cepat, maka konstruksi nantinya juga semakin cepat. Kuncinya di situ. Pokoknya kita lakukan yang terbaik tak hanya untuk pusat, tapi juga daerah,”
ujarnya.

Di sisi lain, tak hanya tol saja yang direncanakan, Sugiyartanto mengatakan nantinya juga akan dibangun jaringan jalan sampai ke arah Cilacap.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta tetap ada akses yang masuk ke wilayah Yogyakarta.

“Ngarsa Dalem juga telah mendukung itu semua. Tol ini memang diperlukan, karena selain meningkatkan ekonomi lokal, bisa juga sebagai tempat peristirahatan. DIY kan
sudah dikenal luas sebagai kota wisata dan kota pendidikan, yang saling bersinggungan. Sebut saja Borobudur, Prambanan, Imogiri, dan segala potensi pantai. Semua itu
akan coba kita gabungkan aksesnya,”ujar Sugiyartanto.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat masih tarik ulur soal sejumlah situs di Kawasan Prambanan yang akan dilewati jalur tol.

Ada empat pilihan yang ditawarkan pemerintah DI Yogyakarta sehubungan dengan persoalan dampak ekonomi, panjang pendek jalur hingga bentuk Tol Yogyakarta-Solo.

“Ada empat opsi yang kami tawarkan. Utamanya kaitannya dengan hitung-hitungan ekonomi, apakah akan dibuat elevated, ruasnya panjang dan pendek,” ujar Sekda DIY, Gatot
Saptadi, kepada Tribunjogja.com ,Selasa (12/3/2019).

Persoalan krusial yang sampai saat ini harus disepakati adalah mengenai situs yang ada di kawasan perbatasan Prambanan.

Menurutnya, pembangunan ruas jalan dari ujung Tol Bawen-Yogyakarta hingga Tol Yogyakarta-Solo tidak bisa hanya ditarik dengan garis lurus.
“Yang penting, nantinya harus menghindari situs yang ada. Kalau ada ruas jalan plus minus 500 meter dari situs,” paparnya.