Kulon Progo

Pemerintah Desa di Kulon Progo Diminta untuk Lebih Responsif Gender

Perumusan segala kebijakan harus memperhatikan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Desa di Kulon Progo Diminta untuk Lebih Responsif Gender
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah desa di Kulon Progo diminta untuk lebih responsif gender.

Perumusan segala kebijakan harus memperhatikan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

Hal itu menjadi bentuk implementasi peraturan daerah (perda) Kabupaten Kulon Progo tentang keterwakilan perempuan dalam unsur Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Perda ini bakal diterapkan mulai Agustus 2019 mendatang.

Nantinya, dalam struktur keanggotaan BPD minimal harus menyertakan satu perempuan dalam susunan 9 orang anggotanya.

Baca: Bupati Magelang Lantik 2.576 Anggota BPD, Mereka Diharapkan Jadi Agen Perubahan

"Harapan kami malah ada dua atau tiga perempuan di dalamnya sehingga kegiatan penganggaran dalam pembahasan APBDes bisa lebih responsif gender. Pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan kesetaraan gender dari segala aspek sekaligus memunculkan asas keadilan gender di tingkat desa,"kata Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, Jumat (15/3/2019).

Adanya Perda tentang BPD itu menjadi jaminan hukum atas ketugasan perempuan.

Kewajiban akan keterwakilan perempuan dalam BPD sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Minimal ada satu perempuan dari jumlah anggota BPD yang beranggotakan paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.

Kulon Progo baru mengatur soal keterlibatan perempuan itu pada 2018 dengan merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2007 menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018, tentang anggota BPD yang meliputi keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Halaman
12
Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved