Kulon Progo

Hasto Siap Temu Dialog dengan Pengusaha Pantai Selatan NYIA

Ia bahkan bersedia untuk temu dialog dengan warga tersebut untuk merampungkan permasalahan.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
Dok AP1
Citra udara kondisi terkini di sekitar fasilitas landasan pacu NYIA 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo meyakini ada celah untuk menyamakan persepsi antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha di kawasan pantai selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Ia bahkan bersedia untuk temu dialog dengan warga tersebut untuk merampungkan permasalahan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi polemik atas rencana penataan kawasan pantai tersebut.

Para pelaku usaha di kawasan itu menyatakan enggan digusur untuk rencana penataan pantai.

Menurut Hasto, penolakan yang disuarakan warga itu merupakan bentuk aspirasi meski seharusnya bukan harapan yang saklek.

Ia menilai ada celah kepentingan yang bisa disamakan di antara kedua belah pihak. 

Baca: Rencana Operasional Bandara NYIA Kulonprogo Masih Tunggu Keputusan Kemenhub

Hasto mengaku tak menutup pintu untuk melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha tersebut dan memecahkan persoalan bersama.

Hanya saja, ia belum bisa memastikan waktunya dan merasa perlu mendiskusikannya terlebih dulu.

"Saya ngerti warga ingin diuwongke (diorangkan) dan penataan Glagah itu bisa memakmurkan warga sekitar. Ini yang harusnya disamakan persepsinya,"kata Hasto, Rabu (13/3/2019).

Ia tak memungkiri belum adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat atas rencana penataan kawasan pantai tersebut.

Pasalnya, saat ini sifatnya masih berupa konsep berbentuk Detailed engineering Design (DED) penataan Pantai Glagah yang baru saja selesai disusun dan tahapan itu belum memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

Pun proyeknya dimungkinkan baru mulai berjalan di 2020 atau setelahnya.

Sosialisasi akan dilakukan sebelum proses penataan dimulai.

Hasto pun kembali menegaskan bahwa untuk bangunan penginapan serta areal tambak di selatan NYIA itu tetap harus digusur sekalipun membayar pajak setiap bulan.

Pasalnya, bangunan dan kegiatan usaha di lokasi itu ilegal, terutama karena menyalahi tata ruang mengingat lokasinya ada di lahan yang bukan peruntukannya.

Ia meminta pihak terkait tidak mencapuradukkan kewajiban membayar pajak dengan ketertiban lingkungan.

Baca: Pemilik Usaha di Selatan NYIA Tolak Penggusuran, Petambak Udang Nekad Tebar Benih Meski Dilarang

Ia mengaku sudah mendatangi warga yang memiliki bangunan atau aktivitas usaha di kawasan Pantai Glagah dan warga sudah menyanggupi untuk pindah jika sewaktu-waktu lahan tersebut akan dipakai oleh pemerintah.

Apalagi, lahan tersebut juga harus disterikan untuk jadi bagian dari mitigasi bencana serta mendukung operasional NYIA sebagai areal sabuk hijau.

"Mereka punya keinginan untuk didengarkan dan harus dicarikan solusinya. Namun, mitigasi bencana juga tetap diperlukan,"kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya,ratusan pelaku usaha di selatan NYIA itu menolak keras rencana penggusuran oleh Pemkab Kulon Progo lantaran khawatir kehilangan mata pencaharian. 

Penggusuran yang dimaksud tersebut merujuk pada rencana penataan kawasan di lahan selatan lokasi proyek pembangunan NYIA oleh Pemkab Kulon Progo untuk pengembangan area sabuk hijau pelindung bandara yang jadi bagian dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) serta rencana penataan kawasan wisata Pantai Glagah. 

Baca: Rencana PenggusuranTambak Udang Selatan NYIA Hilangkan Potensi Ekonomi Senilai Rp31,8 Miliar

Adapun di lahan selatan area proyek NYIA itu memang terdapat lebih dari 300 pelaku usaha dari wilayah Pantai Glagah hingga Congot. Antara lain pelaku usaha kuliner, warung  dan kios, usaha permainan, penginapan, hingga tambak udang.

Mereka kini merasa resah karena terancam tergusur kembali oleh program penataan kawasan tersebut.

Sebelumnya, mereka juga tergusur oleh proyek pembangunan bandara internasional tersebut.

"Kami petambak menolak dengan tegas penggusuran dengan alasan untuk KKOP atau apalah bahasanya. Karena ini sumber nafkah kami setelah pertanian disikat habis (untuk pembangunan NYIA). Sekarang kami pakai lahan di luar IPL (area lahan untuk bandara) kenapa mau disikat juga?"kata Ketua Paguyuban Petambak Gali Tanjang, Agung Supriyanto.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved