Bantul

Pemkab Bantul Bakal Beri Sanksi Berat bagi ASN yang Terlibat Politik Praktis

Dalam kegiatan apapun aparatur sipil negara harus hati-hati, tidak boleh memihak pada salah pihak tertentu.

Pemkab Bantul Bakal Beri Sanksi Berat bagi ASN yang Terlibat Politik Praktis
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Ketua Inspektorat Kabupaten Bantul, Hermawan saat dimintai keterangan mengenai netralitas ASN. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Indonesia sebentar lagi menggelar hajatan besar, pemilihan umum (pemilu) 2019, sebagai bagian dari pesta demokrasi.

Masyarakat memiliki kesempatan bebas untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi memilih Calon Presiden dan Wakilnya, termasuk calon Legislatif dan DPD.

Namun kebebasan itu ternyata tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di Kabupaten Bantul.

Netralitas bagi ASN merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.

 

Baca: Bundling Product, Trik Belanja Hemat di Gaudi Clothing Hartono Mall

Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul, Hermawan mengingatkan dalam kegiatan apapun aparatur sipil negara harus hati-hati, tidak boleh memihak pada salah pihak tertentu.

"Intinya kita (sebagai aparatur sipil negara-red) itu posisinya di tengah," tegas Hermawan pada Tribunjogja.com, Selasa (26/2/2019).

Ia mengatakan bakal ada saksi tegas bagi aparatur sipil negara Kabupaten Bantul yang terindikasi terlibat dalam politik praktis.

Bahkan menurut dia sanksinya bisa dua kali.

Sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang pemilu dan sanksi terkait Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara).

Baca: Suharsono Ingin Pasar Rakyat di Bantul Bersih dan Menyenangkan

"Aspek pelanggaran pemilu, maka yang akan menghandel Bawaslu. Tetapi aspek Kepegawaian, kita yang akan memeriksa. Jadi, silahkan Bawaslu bergerak diranah undang-undang pemilu dan kita bergerak di Undang-undang ASN," tutur dia.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved