Respons Pengusaha Jika Tol Bawen-Yogya-Solo Dibangun, Kadin Beri Warning Soal Nasib Pelaku Usaha Lokal

TRIBUNJOGJA.COM - Proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta sudah masuk lelang pihak ketiga. Demikian juga terkait rencana tol Yogyakarta-Solo, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memberikan lima alternatif pintu keluar (exit). 

Jika proyek tol Bawen-Yogyakarta dan Yogya-Solo ini terealisasi, diharapkan dampak positifnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat atau berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Kadin DIY bahkan memberi warning agar pelaku usaha tingkat lokal dilibatkan dalam rencana tol Bawen-Yogyakarta dan tol Solo-Yogyakarta. Demikian juga asosiasi perusahaan jasa mulai memberi responsnya.

Proyek tol Bawen-Yogyakarta-Solo ini disambut antusias oleh sejumlah pengusaha.

Baca: Kisah Gethuk Beromzet Rp2,2 Miliar! Cerita Mahasiswi Jualan Sejak SD hingga Branding Oh My Gethuk

Mereka menganggap kehadiran tol bisa menjadi alternatif pilihan dalam mempermudah rantai distribusi dan juga jalur penghubung.

Baca: Tol Bawen-Yogya dan Solo-Yogya Dimata Pakar Pusat Studi Kajian Pembangunan

Kelancaran usaha

Selain dapat mempermudah konektivitas antar wilayah, kehadiran jalur bebas hambatan tersebut dianggap mampu memangkas lama waktu tempuh dari suatu daerah ke daerah lain.

Hal ini dianggap akan sangat membantu dalam kelancaran pelaku usaha.

"Kalau kita ya mendukung dan pastinya sangat setuju, karena itu bisa menjadi pilihan lain dari para pelaku jasa pengiriman selain lewat udara," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) DIY Imam Soebakti saat dihubungi Tribun Jogja, Jumat (15/2/2019).

Imam melanjutkan, ke depan jika tol sudah beroperasi penuh hal itu tentu akan sangat membantu dari sisi waktu dan bisa menjadi pilihan dalam pengiriman logistik dan angkutan lain.

"Karena selama ini kan alternatifnya masih hanya dari kereta saja. Pengiriman kita rata-rata sebagian besar banyak yang memanfaatkan jalur udara, dengan naiknya tarif SMU tentu ini menjadi iklim yang positif," terangnya.

Lebih banyak, Imam menerangkan, meskipun untuk pengiriman logistik ke wilayah luar Jawa pihaknya mayoritas masih menggunakan pilihan udara,

namun untuk pengiriman ke daerah Jakarta, Ia mengaku banyak perusahaan jasa pengiriman yang menggunakan via darat demi menghemat biaya.

"Makanya sedikit banyak pasti membantu, karena terus terang kalau Jogja-Jakarta kan pastinya memangkas waktu yang cukup banyak jadi kita tidak terlalu lama," imbuhnya.

"Pastinya nanti akan kita coba kalkulasi lagi, kita hitung dan perkirakan, kira-kira mana yang lebih baik lewat jalur darat atau udara," tambah Imam.

Kadin: Libatkan pelaku usaha lokal!

Wakil Ketua Umum Kadin DIY Bidang Kerjasama Kelembagaan, Pemberdayaan Kadin Kabupaten/Kota, Asosiasi, Himpunan, dan Kehumasan, Mirwan Syamsuddin Syukur menjelaskan, lewat kehadiran jalan tol di wilayah Yogyakarta beberapa manfaat akan didapatkan oleh sejumlah pelaku usaha wilayah setempat.

Jalan tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo dipastikan akan mempermudah arus distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah kepada konsumen.

Di samping itu, transaksi dan aktivitas ekonomi lain juga dibantu dan mampu menekan laju kapadatan di wilayah perkotaan.

"Namun juga mesti diperhatikan para pelaku ekonomi kecil dan yang lainnya, karena sedikit banyak pasti berdampak. Pemerintah mestinya bisa memberikan solusi lain kepada mereka. Karena pastinya akan memberikan dua sisi bagi kelangsungan ekonomi," tuturnya.

Mirwan bahkan mengklaim, adanya jalur tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo menurutnya ke depan hanya akan dinikmati oleh mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Hal itu tidak lain, karena fasilitas penunjang lain yang dibangun tentu akan disesuaikan dengan standardisasi dan kelengkapan kelas menengah ke atas.

"Tapi bagi sektor ekonomi menengah ke bawah hampir bisa dikatakan tidak begitu berdampak. Efek dominonya tidak begitu dapat dirasakan. Makanya kepada para pelaku UMKM dan masyarakat lain mesti cerdas menyikapi peluang ini," lanjutnya.

Untuk itu Mirwan menyatakan, seluruh stakeholder dan pelaku usaha di tingkat lokal mesti dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga dapat mempersiapkan hal-hal lain guna memanfaatkan kehadiran tol.

Warning

"Bukan untuk apa-apa, tujuannya ya supaya pelaku usaha bisa menyiasati keadaan itu, semacam re-warning lah. Jangan serta merta dibangun namun persiapan di tingkat bawah kurang," tambahnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Bidang Tata Niaga dan Kerjasama Asita DIY, Herry Setiawan mengutarakan, kehadiran tol bagi dunia pariwisata tentu berdampak pada kemudahan akses ke sejumlah destinasi.

Dijelaskannya, lewat kehadiran jalur tol wisatawan akan dapat lebih banyak menjangkau destinasi-destinasi lain di wilayah setempat.

"Pastinya tidak akan menghabiskan waktu lama di jalan ketika membawa wisatawan, semakin dimudahkan. Jogja-Bawen kalau sedang musim wisata itu bisa makan waktu empat jam, kalau sudah ada kan mungkin bisa satu jam, jadi lebih cepat," pungkasnya. (jsf)

Pendapat Pakar Pusat Studi Kajian Pembangunan

Kehadiran jalan tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo diminta tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Selain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, akses tol ini juga jangan sampai didivestasi ke tangan investor asing.

Kepala Pusat Studi Kajian Pembangunan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Dr Hempri Suyatna menjelaskan, pembangunan jalan tol di kawasan Yogya ada sisi positif sekaligus negatif.

Sisi positifnya, kata dia, dengan adanya tol akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat.

"Namun, sisi lain yang harus diperhatikan adalah jangan-jangan yang menikmati hanya para pemilik mobil dan pemilik modal yang notabene kelas menengah,” jelasnya kepada Tribun Jogja, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, pemerintah harus memberi perlindungan dan prioritas terhadap ekonomi rakyat, sehingga bisa menjajakan di pinggiran jalan tol.

Pengamat ekonomi dan perburuhan ini juga mengatakan, jangan sampai pengelolaan tol juga didivestasi ke asing.

Artinya, ketika tarif tol naik dan pengelolaan tol nantinya diserahkan asing. Justru seharusnya, rest-rest area seharusnya juga perlu dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi rakyat.

“Maka, jangan sampai yang jualan di situ (rest area) adalah produk-produk waralaba asing,” urainya.

Menurutnya, ada beberapa tambahan keuntungan dengan adanya jalan tol yang dimungkinkan juga akan berdampak pada pengembangan wisata dan ekonomi di kawasan Yogya-Solo 
dan Bawen.

Dulunya, kata dia, pernah ada konsep Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang).

“Harapannya konsep kawasan terpadu pembangunan regional akan makin baik,” urainya.

Selain itu juga ada upaya untuk meningkatkan fasilitas transportasi publik lainnya.

Hempri mengingatkan, jangan sampai adanya jalan tol mematikan moda-moda transportasi yang sedang eksis misal kereta api, bus Yogya- Solo, dan lainnya.

Kata Pemprov DIY Soal Ekonomi

Sekda DIY, Gatot Saptadi menegaskan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY berupaya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui kehadiran jalan tol Jogja-Solo- 
Semarang.

Selain menjadi sarana konektivitas, jalan tol harus disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian di DIY.

Menurutnya, pihaknya berupaya maksimal agar kehadiran jalan tol ini bisa disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian masyarakat DIY yang sudah ada. Utamanya dalam 
hal penentuan pintu masuk (entry) maupun pintu keluar (exit) jalan tol.

“Jalan tol ini fungsinya untuk menopang konektivitas antar wilayah secara makro/nasional, tetapi harus menyesuaikan kondisi wilayah di DIY,” ujarnya.

Gatot pun berharap, rencana-rencana tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dalam merumuskan strategi pertumbuhan daerahnya.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan menangkap peluang ini dengan bersiap untuk lebih gumregah.

Menurut Gatot, pembangunan exit tol atau jalan tol juga tidak mengganggu ekonomi masyarakat diantaranya adalah dengan tidak dibangun di atas pasar Prambanan. Hal ini 
dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di kawasan tersebut. ( Tribunjogja.com | Agung Ismianto )

Masuk Lelang Pihak Ketiga

Rencana pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang jadi bagian tol Jogja Solo Semarang ( Joglosemar ) terus berlanjut.

Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sudah disepakati oleh masing-masing pemerintah provinsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Untuk proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyebut, sudah masuk pada tahapan lelang pihak ketiga.

Sekda DI Yogyakarta, Gatot Saptadi mengungkapkan, tol Jogja Solo Semarang yang masuk Yogyakarta tak terlalu panjang.

Pembangunan dari DIY akan dimulai dari bendung Karangtalun, Minggir, Sleman dan akan memanjang hingga kawasan ringroad utara.

Untuk lainnya dibangun melayang dan tidak masuk ke wilayah Kota Yogya.

“Tol ini khan akses antar wilayah dan trase tetap Gubernur yang menentukan,” ungkap Gatot ditemui di Kantor DPRD DIY, Selasa (12/2/2019).

Soal Trase jalan tol lewat sebelah mana sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Dikutip Tribunjogja.com dari kppip.go.id, Ditjen Bina Marga berkoordinasi dengan KPPIP telah diminta menerbitkan Surat Penetapan Trase Jalan Tol Yogyakarta Bawen.

Disebutkan pula Kementerian ATR/BPN telah diminta menerbitkan Surat Kesesuaian Tata Ruang dan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat koordinasi Jalan Tol Yogyakarta – 
Bawen.

Status pengembangan proyek itu diupdate pada per 8 Februari 2019. Dilaman yang sama disebutkan, rencana mulai konstruksi pada 2019 dan direncanakan sudah beroperasi 
pada 2021.

Tol Solo-Yogyakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memberikan lima alternatif pintu keluar (exit) untuk rencana pembangunan proyek tol Yogya-Solo.

Alternatif itu merupakan exit tol dari Yogya masuk ke wilayah Jawa Tengah, yakni Manisrenggo, Klaten.

“Untuk tol Yogya-Solo memang belum tuntas saat ini. Ada lima alternatif untuk exit tol dari Yogya masuk ke Manisrenggo,” ujar Sekda DIY, Gatot Saptadi.

Gatot menjelaskan, untuk alternatif exit tol tersebut, pihaknya tidak menyebutkan secara detail mana saja yang ditawarkan ke pemerintah pusat.

Hanya ada beberapa pertimbangan yang menyertai pemilihan lima alternatif exit tol ini.

“Yang jelas menghindari situ seperti Prambanan, jangan memanfaatkan lahan produktof dan juga jangan mengganggu ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Gatot, pembangunan exit tol atau jalan tol yang mengganggu ekonomi masyarakat diantaranya adalah dibangun di atas pasar Prambanan.

Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di kawasan tersebut.

Soal Perda RTRW

Pembangunan tol ini juga menjadi salah satu dasar untuk membuat Perda baru, yakni Perda RTRW yang saat ini sedang digodok.

Perda baru ini ditujukan untuk kelangsungan perizinan, pengendalian lahan dan juga pertanian di wilayah ini.

Gatot menjelaskan, pembangunan NYIA dan tol memang menjadi salah satu dasar pembuatan raperda baru ini.

Menurutnya, Perda tersebut bisa diubah dalam jangka waktu sekitar lima tahun.

Hal ini karena ada beberapa pertimbangan untuk pengubahan tersebut diantaranya konten tersebut sudah sejak tahun 2010 dimana ada momen letusan Merapi, pembangunan bandara baru, UU Keistimewaan dan lainnya.

“Ada perubahan konten lebih dari 20 persen, sehingga kami putuskan untuk membuat Perda baru,” urainya.

Perubahan aturan ini nantinya pun berubah juga mekanismenya.

Jika dulu pemegang kuasa mekanisme ini melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Ke depan, mekanismenya akan berubah ke tim koordinasi Kementrian Agraria dan Tata ruang, kepala BPN.

“Mekanisme jadi agak panjang karena baru. Untuk perubahan ini rekomendasi dari kementrian baru muncul awal Januari dan ini merupakan usulan eksekutif dan komitmen pemerintah untuk membangun DIY,” paparnya.

Jika sudah selesai di triwulan I, maka nantinya Perda RTRW baru akan dipergunakan untuk kepentingan administrasi pembangunan suatu daerah.

Diantaranya untuk kepentingan perizinan, pengendalian, pertanian dan lainnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap agar warga DIY bisa lebih kreatif dan inovatif, punya kemauan untuk bekerja keras dan bisa berpikir melebihi batas dalam menangkap peluang adanya tol tersebut.

Keputusan yang disepakati dengan pemerintah pusat salah satunya ialah pembangunan jalan tol akan dilaksanakan, tetapi berupa tol elevated atau jalan tol layang.

Jalan tol berbentuk jalan layang memang menjadi salah satu syarat yang diajukan Pemda DIY, jika pemerintah pusat ingin membangun jalan tol di wilayah DIY. 

Pemerintah pusat pun telah menyanggupi syarat tersebut.(ais)

(*)