Pendidikan

Mendikbud RI Targetkan 2023 Tidak Ada Lagi Guru Honorer

Guru yang saat ini masih berstatus honorer K2 secara bertahap akan mengikuti tes seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mendikbud RI Targetkan 2023 Tidak Ada Lagi Guru Honorer
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja meresmikan unit sekolah baru SMP Muhammadiyah Kreatif Dlingo di Bantul, Minggu (27/1/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy menargetkan tidak ada lagi guru honorer pada tahun 2023 mendatang.

Guru yang saat ini masih berstatus honorer K2 secara bertahap akan mengikuti tes seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Nanti Februari (2019) ini akan ada tes. Insyaallah. Tapi itu domain dari MenPAN-RB. Ada 159 ribu yang akan ikut tes dan diutamakan honorer K2 dari 736 ribu guru honorer," kata Muhadjir, saat ditemui Tribunjogja.com di sela-sela peresmian unit sekolah baru SMP Muhammadiyah Kreatif Dlingo di Bantul, Minggu (27/1/2019).

Melalui skema PPPK itu nantinya menurut Muhadjir seluruh guru honorer K2 secara bertahap akan mengikuti tes sehingga diharapkan secara bertahap bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Baca: Lebarkan Sayap, Naavagreen Akan Buka Cabang Baru di Bintaro dan Jambi

"Target kita sampai 2023 nanti tidak ada lagi guru honorer," ungkap dia.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan terkait usulan gaji guru honorer setingkat Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut dia, usulan itu jangan dikomentari gaji guru setara buruh.

Namun melalui skema gaji ini Pemerintah pusat menurutnya hanya ingin memastikan pendapatan guru.

Muhadjir mengatakan saat ini Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Keuangan sedang rapat intensif untuk merumuskan persolan tersebut.

Baca: Mendikbud Resmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Muhammadiyah Kreatif di Dlingo

"Mudah mudahan. Jadi nanti (gaji) diambilkan dari DAU (Dana Alokasi Umum)," terang dia.

Nantinya, kata Muhadjir, gaji guru honorer yang setingkat UMR akan ditanggung pemerintah pusat dan dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum.

Sementara masing-masing pemerintah daerah, ia imbau untuk mengalokasikan pos Anggaran Belanja Pendapat Daerah (APBD). Sehingga pendapatan guru honorer nantinya diatas Upah Minimum Regional.

"Jadi jangan dikomentari kok guru digaji UMR kayak buruh. Pemerintah pusat ingin memastikan yang UMR itu. Sisanya nanti masing-masing Pemda melalui APBD-nya," jelas dia. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved