Underpass Kentungan

Underpass Kentungan Tidak Akan Efektif Jika Tidak Dibarengi Faktor Lain

Pembangunan Underpass Kentungan yang rencananya akan mulai dilakukan pada 14 Januari 2019 dirasa kurang efektif jika tidak dibarengi dengan fasilitas

Penulis: Siti Umaiyah | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Josef Leon Pinsker
Suasana lalu lintas di persimpangan Kentungan, Kamis (3/1/2018) sore. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan Underpass Kentungan yang rencananya akan mulai dilakukan pada 14 Januari 2019 dirasa kurang efektif jika tidak dibarengi dengan fasilitas dan kebijakan yang lain.

Iwan Puja Riyadhi Peneliti Pusat Studi, Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menerangkan jika pembangunan Underpass dirasa belum bisa menyentuh akar dari kemacetan.

"Sebenarnya kemacetan adalah ujung dari masalah yang besar. Masalah yang besar saat ini tersentuh sangat sedikit. Upaya mengatasi kemacetan memang bermacam-macam, salah satunya adalah dengan pembangunan. Pembangunan bisa dengan underpass, flyover, bundaran atau dengan menggunakan managemen," ungkapnya saat dihubungi Tribun Jogja pada Kamis (3/1/2019).

Baca: Pembangunan Underpass Kentungan, Begini Respons Warga Sekitar

Menurut Iwan, untuk mengatasi kemacetan di DIY tidak hanya cukup dengan menggunakan Underpass.

"Kita mau memperlancar lalu lintas. Kalau menurut saya seperti orang sakit batuk. Dia minum obat batuk harapan sembuh. Tapi batuknya sendiri karena apa, sakit paru-paru atau flu berbeda penanganan. Kita lihat, mengatasi kemacetan kita selalu penanganan ke infrastruktur. Namun berapa banyak itu dibuat kalau tidak dibarengi dengan hal lain, pasti akan macet. Kita lihat Jakarta kurang banyak apa fly over, tapi tetep macet," jelasnya.

Selain itu menurutnya, yang harus dikelola adalah pergerakan atau mobilitas masyarakat dari suatu wilayah.

Pengelolaan tersebut bisa dengan menggunakan zonasi maupun dengan managemen transportasi umum yang memadai.

Baca: Dampak Pembangunan Underpass Kentungan, Dishub DIY Evaluasi Pengalihan Jalur Secara Berkala

"Seperti halnya zonasi sekolah. Itu diperlukan. Sudah dimulai dengan zona sekolah, tapi bagaimana dengan yang lain, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran. Pembangunan terus dilakukan, sedangkan jalannya hanya itu, apakah efektif tindakan karena hanya itu saja," katanya.

Berkenaan dengan managemen tranportasi umum, menurutnya fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diwacanakan.

Pemerintah sering mengembor-gemborkan untuk naik kendaraan umum, namun dari segi kesiapan sarana dan prasarana sangat kurang memadai.

"Kita sering mendengar, angkutan umum harus digunakan, namun fakta di lapangan tidak banyak terlihat. Ya angkutan umum harus dimajukan, kapasitas trans Jogja bisa menampung banyak orang atau tidak. Kalau lebih dari 30 orang difasilitasi atau tidak, haltenya juga," ungkapnya.

Tidak hanya itu, untuk berjalan menuju halte, juga dirasa kurang memadai. Masih banyak trotoar yang dirasa belum sesuai bagi pejalan kaki.

Baca: Karyawan Trans Jogja Bakal Diseleksi Ulang, Efisiensi Dimungkinkan Bisa Terjadi

"Kalau secara teoritis, orang jalan 300 meter masih nyaman. Pertanyaannya, saat ini walaupun sudah dimulai tapi belum banyak pendestrian. Trotoar yang sesuai sehingga menyebabkan orang mau berjalan juga kurang banyak," katanya.

Lebih lanjut, Iwan memaparkan jika kondisi kebijakan dan fakta yang ada saat ini, secara tidak sadar menyebabkan orang memilih kendaraan pribadi.

Hal tersebutlah yang juga harus menjadi konsen Pemerintah.

"Kita rasional, kalau naik trans Jogja pulang pergi 7000, itu kalau kita belikan bensin bisa kemana-mana. Sehingga secara tidak sengaja mendorong orang membeli kendaraan pribadi karena lebih ekonomis. Selian itu juga ketika naik kendaraan umum orang juga tidak diberi banyak pilihan, ketepatan waktu dan keefektifan juga kurang," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved