Rencana Kenaikan Honor GTT/PTT, Kulon Progo Siapkan Anggaran Rp 16 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali memastikan rencana kenaikan honor guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) sekolah negeri dan swasta jenjang TK hingga SMP pada awal 2019 mendatang.

Hal itu sudah menjadi persetujuan bersama antara kalangan eksekutif dan legislatif. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Sumarsana mengatakan persetujuan itu sudah direalisasikan dengan penetapan anggarannya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai sehingga lebih berkonsentrasi melayani dan meningkatkan mutu pendidikan .

"Harapannya, para tenaga pendidik dan pegawai ini bisa mewujudkan pendidikan karakter bagi para siswa. Ini juga sesuai instruksi bupati," ujar Sumarsana, Kamis (29/11/2018).

Baca: Kulon Progo Berencana Naikkan Upah Guru Honorer

Pada formulasi anggaran yang dibuat, honor GTT/PTT yang semula Rp750.000 per bulan akan dinaikkan menjadi Rp1 juta.

Tak hanya itu, honor tenaga operator sekolah juga turut dikerek dari Rp350.000 menjadi Rp750.000.

Pemkab juga akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan mengikutsertakan mereka dalam program BPJS dengan premi ditanggung oleh pemerintah.

Sumarsana menyebut, nilai alokasi anggaran yang dipersiapkan mencapai sekitar Rp16 miliar.

Ini mencakup alokasi dana untuk kenaikan honor dan pemberian THR ini mencapai Rp13,127 miliar untuk 1.009 GTT/GTY/PTT/PTY dan Rp2,4 miliar untuk 249 orang tenaga operator sekolah. 

"Ada tambahan tenaga baru pada 2019 nanti jadi anggarannya masih bisa bertambah lagi," jelas Sumarsana.

Baca: Pemerintah Daerah Tak Boleh Lagi Angkat Guru Honorer

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, keberadaan para GTT/PTT ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan rekrutmen CPNS 2018 tak bisa dipungkiri turut membawa dampak psikologis bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama.

Sedangkan, kebijakan pemerintah berkaitan nasib mereka ke depan pun belum ada.

Maka itu, muncullah rencana penambahan nilai honor yang diterima para tenaga honor dan kontrak tersebut.

"Tenaga honorer/kontrak yang pengabdiannya sudah berpuluh-puluh tahun akan dinaikkan honornya. Kami juga akan mengupayakan perhatian dari pemerintah pusat," kata Hasto.(TRIBUNJOGJA.COM)