Pengurangan KJA Berisiko Menyebabkan Kerugian Ekonomi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Menurut data Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, pengurangan Keramba Jaring Apung (KJA) memiliki konsekuensi kerugian ekonomi yang besar. 

Sekretaris Jenderal Masyarakat Akuakultur Indonesa, Agung Sudaryono, mencontohkan seperti pengurangan KJA yang ada di Danau Toba.

Baca: Sistem KJA Diyakini Dapat Penuhi Kebutuhan Konsumsi Ikan Nasional

"Pengurangan KJA di Danau Toba berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi senilai Rp 1,7 triliun," ujarnya dalam acara dalam acara International Conference of Aquaculture Indonesia 2018 di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Jumat (26/10/2018).

Angka tersebut berasal dari nilai ikan yang dilarang diproduksi di Danau Toba, nilai pakan ikan yang tidak bisa digunakan, KJA dan pengapungnya yang dilarang digunakan.

Selain itu juga berasal dari benih ikan yang tidak lagi digunakan, tenaga kerja yang menganggur, hingga hilangnya kesempatan ekonomi turunan bagi warga sekitar KJA.

Ia melanjutkan, karena berdampak pada ekonomi besar maka pengurangan jumlah KJA dapat menimbulkan goncangan sosial ekonomi berupa pengangguran massal di wilayah KJA.

"Ini tidak hanya berlaku terhadap masyarakat pembudidaya dan karyawan perusahaan pembudidaya ikan tapi juga seluruh elemen yang selama ini bergantung pada KJA," lanjut dia.

Baca: Seru Keliling Waduk Sambil Menikmati Kuliner Ikan Air Tawar di Gajah Mungkur

Agung juga menjelaskan, namun apabila KJA justru dikembangkan secara kreatif oleh pemerintah daerah, maka diyakini mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mericiptakan potensi ekonomi baru bagi masyarakat.     

KJA juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata dengan membangun sentra tempat makanan berbasis hidangan ikan di atas waduk.

"Ini akan menciptakan sejumlah lapangan kerja dari sisi rumah makan, persewaan perahu, hingga water sport," ucapnya. (*)