Kesulitan Akses Pupuk Bersubsidi, PG Sarankan Petani Masuk Poktan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - PT Petrokimia Gresik (PG) selaku perusahaan yang berkewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah, menyarankan petani agar bergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi.

"Ini sekaligus menjawab kabar miring yang dulu katanya sempat beredar bahwa pupuk bersubsidi itu susah diakses dan sebagainya, setelah diselidiki ternyata petani itu belum masuk Poktan," kata Manager Humas PT PG, Muhammad Ihwan saat ditemui media di Yogyakarta, Rabu (24/10/2018).

Baca: Masuk Musim Tanam, PT Petrokimia Gresik Pastikan Stok Pupuk untuk Yogyakarta Aman

Pihaknya pun berkali-kali menekankan agar para petani terbiasa masuk ke dalam Gapoktan, hal tersebut tentunya agar memudahkan pemerintah dalam proses distribusinya.

"Selain itu administrasi juga akan lebih mudah, pendataan lebih akurat dan tepat sasaran," lanjutnya.

Lebih lanjut, petani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut selain memudahkan distribusi juga tak terlepas dari sistem penyaluran pupuk yang diterapkan pihaknya.

Untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini, PT PG berpatokan pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibuat oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Dengan adanya RDKK tersebut pihaknya berharap mendapatkan data kebutuhan pupuk bersubsidi secara riil dan tepat.

"Jika mereka tidak masuk poktan maka tidak mendapat jatah pupuk bersubsisi karena tidak tercatat dalam kebutuhan RDKK yang diajukan sehingga mereka harus berbelanja pupuk yang non subsidi, otomatis harga lebih tinggi, bisa dua kali lebih mahal," lanjutnya.

Melalui konsep tersebut, pihaknya pun berharap penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat tepat sasaran dan mampu membantu petani untuk menghasilkan hasil bumi yang berkualitas baik dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Baca: Jelang Musim Hujan, Dinas Pertanian Gunungkidul Siapkan Bibit dan Pupuk

Namun selain itu, ada beberapa masalah lain yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi, yakni terkait masalah administrasi dan pembayaran.

Banyak kios penyalur yang belum tertib dalam pencatatan.

Ada pula indikasi masih banyaknya poktan yang kesulitan dalam hal pembayaran penebusan kepada kios.

"Masih banyak yang terlambat membayar kepada kios atau jatuh tempo," pungkasnya. (*)