Kota Yogya

20 Kab/Kota Tanda Tangani Komitmen Pembangunan Inklusif

Sebagai bentuk komitmen pembangunan yang ramah untuk disabilitas, 20 pemerintah kabupaten dan kota menandatangi komitmen untuk pembangunan inklusif.

20 Kab/Kota Tanda Tangani Komitmen Pembangunan Inklusif
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Penutupan Dialog Tata Kelola Pembangunan Inklusi yang diinisiasi oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum dengan Deklarasi oleh Pemerintah Daerah dari beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang berkomitmen untuk membangun daerah masing-masing untuk menjadi kabupaten/kota yang inklusif di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, Selasa (23/10/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagai bentuk komitmen pembangunan yang ramah untuk disabilitas, sebanyak 20 pemerintah kabupaten dan kota menandatangi komitmen untuk pembangunan inklusif.

Dari pantauan Tribunjogja.com, penandatangan komitmen ini dilakukan di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, Selasa (23/10/2018).

20 kab/kota yang turut menandatangani komitmen tersebut yakni Pemkot Banjarbaru, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Depok, Pemkot Metro Lampung, Pemkot Denpasar, Pemkot Jambi, Pemkot Makasar, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Palembang, Pemkot Ambon, Pemkot Kupang, Pemkab Situbondo, Pemkab Sumba Barat, Pemkab Gowa, Pemkab Kupang, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Kulonprogo, Pemkab Sleman dan Pemkab Bone.

Baca: Yakkum Dorong Daerah Lain Jadi Kota Inklusi Lewat Dialog Tata Kelola Pembangunan Inklusif

Dalam komitmen tersebut para perwakilan pemerintah daerah menyatakan bahwa sepakat dengan pemerintah yang telah mencanangkan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Suistanable Development Goals) hingga 2030.

Semangat dari SDGs adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Selain itu, komitmen tersebut juga mendorong konsep pembanguan yang inklusif sebagai upaya pemajuan, penghormtan, perlindungan dan pemenuhan hak serta kesejahteraan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan oleh karenanya diperlukan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkannya.

Beberapa butir yang menjadi poin dalam komitmen tersebut ialah pemerintah berkomitmen untuk memberikan ruang partisipsi sebesar besarnya bagi kelompok rentan marjinal dalam proses pembangunan di wilayah masing masing.

Membukakan akses layanan dasar yang setara bagi kelompok rentan marjinal membangun penerimaan sosial dan menghilangkan stigma.

Membangun kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal.

Mempererat kerjasama antar daerah melalui berbagai kegiatan saling tukar menukar informasi, pengetahuan dan pengalaman tentang inplementasi pembangunan inklusif.

Rani Ayu Hapsari selaku Project Manajer Program Peduli Pilar Disabilitas Pusat Rehabilitas Yakkum menuturkan melalui komitmen tersebut pihaknya berharap akan merangsang daerah lain untuk berkontribusi dan menjadikan daerah yang ramah disabilitas.

"Target kita tentu hasil dari dialog dan komitmen ini dapat disebarkan dan diturunkan ke wilayah-wilayah yang lain," katanya.

Baca: Pusat Rehabilitasi Yakkum Sleman Beri Pelatihan Barista Bagi Kaum Difabel

Rani melanjutkan bahkan saat ini beberapa kota di Indonesia telah menerapkan kota Inklusi hingga mencapai pada kebijakan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap isu disabilitas.

"Mereka posisinya sudah sampai menghasilkan peraturan bupati/daerah, menghasilkan roadmap untuk pembangunan inklusif, rencana aksi daerah, pembangunan infrastruktur ramah disabilitas dan sudah melaksanakan akses layanan dasar. Kita ingin ini bisa ditangkap oleh Kementerian untuk disebarkan dan diturunkan ke wilayah-wilayah yang lain," pungkasnya. (*)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved