PSSI Dituding Batalkan Kontrak Luis Milla Secara Sepihak Sebelum Tunjuk Bima Sakti

TRIBUNJOGJA.COM - Keputusan PSSI tidak memilih Luis Milla dan malah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia memunculkan fakta baru.

Asisten pelatih Luis Milla di tim nasional Indonesia, Miguel Gandia, mengungkap sebuah fakta terkait kontrak kerja yang telah disepakati Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pada Minggu (21/10/2018), PSSI telah resmi menunjuk Bima Sakti Tukiman sebagai pelatih kepala timnas yang baru untuk menggantikan Milla.

Penunjukkan Bima Sakti terpaksa dilakukan karena negosiasi kontrak antara Milla dan PSSI tak kunjung mencapai kata sepakat.

Hal itu diperkuat pula dengan pernyataan beberapa pejabat PSSI yang mengeluh karena Milla tak memberikan jawaban pasti.

Baca: Kata Pamit Luis Milla untuk Timnas dan Pecinta Sepak Bola Indonesia, Ada Kritik untuk PSSI

Namun, Miguel Gandia sebagai asisten pelatih Milla mengungkapkan sudut pandang yang berbeda dengan PSSI.

Kepada sejumlah awak media, termasuk BolaSport.com, Gandia menyatakan bahwa sesungguhnya PSSI sudah menyepakati kontrak baru dengan Luis Milla.

Akan tetapi, PSSI malah membatalkan kesepakatan itu dan kemudian menunjuk Bima Sakti Tukiman sebagai pengganti Milla.

"Ya, itu memang benar," ujar Gandia membenarkan soal perjanjian kontrak baru Milla yang telah disepakati PSSI, pada Senin (22/10/2018) sore.

Gandia menyatakan bahwa Milla belum mau berbicara soal kontrak kerjanya dengan PSSI.

Kendati demikian, semuanya tinggal menunggu waktu.

Baca: Luis Milla Pamit, Begini Ucapan dan Unek-uneknya Terkait Manajemen PSSI

Cepat atau lambat, Milla akan segera memberikan klarifkasi terkait polemik kontraknya.

"Luis akan berbicara pada saat yang tepat. (Di sini) banyak kebohongan. Namun, kami berterima kasih untuk semua orang Indonesia," kata Gandia.

Pernyataan dari Gandia sebetulnya sejalan dengan status yang ditulis Milla di media sosial Instagram miliknya pada Minggu (21/10/2018).

Dalam unggahannya tersebut, Milla menyinggung soal manajemen yang buruk, pelanggaran kontrak secara konstan, dan rendahnya profesionalisme para pemangku kebijakan.