TRIBUNJOGJA.COM - Waktu pembuatan akun pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id masih bisa dilakukan hingga 15 Oktober 2018.

Satu diantara kendala yang banyak ditemui pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id adalah NIK dan KK Tak Sinkron.

Akibatnya ketika melakukan pengisian pada kolom registrasi pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id ditemukan kalimat 'Data tak ditemukan'.

Jangan panik dahulu, anda tak sendiri, ternyata banyak kasus serupa yaitu NIK dan KK Tak Sinkron.

Ada solusi yang bisa dilakukan secepatnya bagi pelamar yang tetap ingin mengikuti pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id.

Bagaimana solusinya?

Pantauan TribunJogja.com, loket antrian di loket E yakni loket yang menangani permasalahan KTP el dan proses pencocokan dan update data kependudukan mencapai ratusan
orang.

Sebagian besar merupakan pendaftar CPNS yang terkendala masalah data kependudukan.

Rudi Wahyu Nugroho (23), warga Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman mengatakan, dirinya sebetulnya tidak memiliki kendala terkait pendaftaran CPNS.

Hanya saja, saudaranya terkendala permasalahan saat mendaftar CPNS. Karenanya ia datang ke Disdukcapil untuk membantu mengurusnya.

"Ini ngurusin punya mbak saya, dia sulit registrasi karena datanya (NIK dam KK) tidak sinkron," katanya, Rabu (3/10/2018).

Senada dengan Rudi, Devi Puspita Sari (30), warga Sleman mengaku sengaja mendatangi Kantor Disdukcapil Sleman karena lantaran mengalami kendala saat proses
pendaftaran CPNS.

Karena berkaitan dengan masalah data kependudukan maka ia datang ke Kantor tersebut dengan harapan data kependudukannya dimutakhirkan.

"Pas registrasi kan mengisi nomor KK sama KTP, setelah itu kok ada pemberitahuan data tidak bisa ditemukan karena tidak sinkron," ucapnya.

Menurut Devi, data yang diinputkannya dirasa telah benar dan sesuai dengan ketentuan. Namun, ia menilai bahwa tidak ditemukan data kependudukannya karena ia belum lama
berpindah kependudukan menjadi warga Sleman.

Baca: Daftar Akun SSCN.BKN.GO.ID, Cetak Kartu Kemudian Foto Begini untuk Syarat Pendaftaran CPNS 2018

Baca: Saat Daftar Akun CPNS 2018 di SSCN.BKN.GO.ID, Hindari Gunakan Dobel NIK di Satu Browser

"Ya memang baru pindah penduduk, di sini (Sleman) belum ada setahun," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sleman, Jazim Sumirat mengatakan bahwa peningkatan warga yang datang untuk mengurus kecocokan data kependudukan memang
mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal itu meningkat seiring dibukanya pendaftaran CPNS yang memberlakukan syarat agar data kependudukan yang diunggah pendaftar merupakan data terupdate.

"Peningkatan dimulai kemarin Senin (1/10), kebanyakan ya itu tadi, mengurus kecocokan data NIK dan KK untuk daftar CPNS. Kalau perhari sekitar puluhan orang (Mengurus
data kependudukan)," katanya saat ditemui di Kantornya.

Menanggapi hal itu pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk menanganinya. Diakuinya, ketidaksinkronan data kependudukan terkait pendaftaran CPNS dinilai
karena banyak faktor.

Di mana salah satunya perpindahan status kependudukan daerah, mengingat data tersebut harus dicocokkan dengan pusat.

"Sudah ada tim khusus (Operator) yang akan menanganinya dan kemungkinan tidak perlu waktu lama untuk mengurusnya," ucapnya.

Seorang Staff Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Sleman bernama Wawan bahwa dirinya kerap menerima telepon dari warga yang mengeluh terkait masalah sinkronisasi data kependudukan.

Dikatakannya pula, selain melalui telepon banyak pendaftar yang mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sleman untuk memperbaharui data
kependudukan.

"Setiap hari pasti ada yang telpon untuk memperbaharui data, rata-rata 50 orang kalau yang telpon dan itu belum termasuk yang datang langsung ke sini (Disdukcapil
Kabupaten Sleman)," ujarnya.

Baca: Pendaftaran CPNS Kota Yogya, Formasi Tenaga Kesehatan dan Guru Paling Banyak Dibutuhkan

Baca: Salah Isi Formasi Saat Registrasi Pendaftaran Akun CPNS 2018? Begini Imbauan BKN

Ditambahkannya, bahwa untuk mengurus pembaharuan dan sinkronisasi data memerlukan cukup waktu. Mengingat operator yang bertugas melakukan pembaharuan data tersebut 

berjumlah tiga orang.

"Setelah diupdate data, paling cepat 1x24 jam baru bisa diakses," pungkasnya.

Jadi jika ada kasus data NIK dan KK tak sinkron, segeralah datang ke kantor dinas kependudukan setempat dimana KTP pelamar terdaftar.

Bawa beberapa persyaratan seperti foto kopi KK dan KTP.

Update terbaru peminat penerimaan CPNS 2018 paling sedikit (Bottom) untuk setiap kategori. Siapa tahu #SobatBKN ingin mengubah pilihan instansi

*Update SSCN 2018*
*Rabu, 03 Okt pukul 16.00*

Instansi go live: 93%
Jumlah akun pelamar: 2.844.551 orang
Pelamar pilih instansi: 1.129.212 orang
Pelamar selesai daftar 632.933 orang
Pelamar telah diverifikasi oleh instansi: 142.041 orang

*Bottom 3 Universitas Pelamar*
1. Poltekkes Kemenkes Bandung 1.648
2. Universitas Mercu Buana 1.657
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1.695

*Bottom 3 Prodi asal pelamar*
1. PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1,050
2. Budidaya Perairan 1,065
3. Pendidikan Agama Islam 1.065

*Bottom 5 instansi pusat*
1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 6
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 18
3. Setjen WANTANNAS 22
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal 26
5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 35

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta*
1. Pemerintah Kab. Kulon Progo 341
2. Pemerintah Kota Magelang 488
3. Pemerintah Kab. Wonosobo 634

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya*
1. Pemerintah Kab. Sampang 570
2. Pemerintah Kab. Bangkalan 584
3. Pemerintah Kota Probolinggo 594

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Bandung*
1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan 1.043
2. Pemerintah Kab. Ciamis 1.194
3. Pemerintah Kab. Bekasi 1.271

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Makassar*
1. Pemerintah Kab. Sigi 1
2. Pemerintah Kota Palu 81
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 103

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta*
1. Pemerintah Kab. Tulang Bawang 643
2. Pemerintah Provinsi Lampung 659
3. Pemerintah Kab. Bengkayang 683

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Medan*
1. Pemerintah Kota Gunung Sitoli 35
2. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara 408
3. Pemerintah Kota Binjai 409

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Palembang*
1. Pemerintah Kota Bengkulu 100
2. Pemerintah Kota Pagar Alam 219
3. Pemerintah Kota Lubuk Linggau 230

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin*
1. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 1.508
2. Pemerintah Kab. Pulang Pisau 1.510
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 1.672

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar*
1. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 1.810
2. Pemerintah Kab. Kupang 1.943
3. Pemerintah Kab. Sikka 2.091

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Manado*
1. Pemerintah Kab. Minahasa 124
2. Pemerintah Kab. Minahasa Utara 291
3. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 329

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru*
1. Pemerintah Kota Padang Panjang 189
2. Pemerintah Kota Bukittinggi 244
3. Pemerintah Kota Payakumbuh 440

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Aceh*
1. Pemerintah Kota Sabang 367
2. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 398
3. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 495. (Rid/Tribunjogja.com)