Laman Dianggap Membingungkan, Dikpora DIY Minta Masyarakat Teliti

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY dipenuhi orangtua calon siswa dan siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, Selasa (3/7/2018).

Beberapa orangtua mengeluhkan kesulitan dalam meng-klik sekolah pilihan kedua, bahkan ada yang hingga terblokir karena beberapa kali membatalkan pendaftaran.

Daris, merupakan orangtua yang terblokir karena beberapa kali membatalkan pendaftaran.

Ia baru memilih satu sekolah, kemudian saat akan memilih pilihan ke dua, ia mengklik tombol 'selanjutnya'.

Namun ternyata tidak bisa menambah pilihan kedua sekolah. Ia pun bermaksud membatalkan namun gagal mendaftar.

Hal serupa juga dialami oleh Munthe, ia pun baru menentukan satu pilihan. Saat hendak menentukan pilihan ke dua, ia tidak bisa menambahkan sekolah pilihannya.

Baca: Pendaftaran PPDB Sistem Zonasi, SMAN 2 Wonosari Tidak Khawatir Kualitasnya Menurun

"Lha ini kan mau daftar IPA SMA 3 Yogyakarta, lha pengennya juga IPS SMA 3 Yogyakarta, tetapi pas mau tambah sekolah itu kok nggak bisa. Ini makanya ke sini aja, nanya bisa atau enggak," kata Munthe Selasa siang.

Panitia PPDB SMAN 8 Yogyakarta, Heri Susanto mengatakan banyak orangtua calon siswa yang bertanya ke sekolahnya.

Kebanyakan orangtua mengeluhkan tampilan laman PPDB SMA yang membingungkan.

"Tadi banyak yang ke sekolah, kebanyakan mereka salah klik. Ada tiga pilihan sekolah, nah itu baru milih satu langsung klik 'selanjutnya'. padahal mereka mau nambah sekolah. Tata letak itu yang agak membingungkan," kata Heri.

Ia mengatakan pihaknya langsung merujuk orangtua siswa ke Dikpora DIY.

Sejauh ini, ada kurang lebih 550 orangtua siswa yang mengambil token di SMAN 8 Yogyakarta.

"Ambil token dulu di sekolah, token untuk log in, nanti ganti password. Terus nanti pendaftaran bisa di mana saja. Pengambilan token itu bebas, yang penting salah satu dari tiga pilihan sekolah itu,"ucap Heri.

Baca: Hari Pertama PPDB Online Tingkat SMA, Sejumlah Calon Peserta Didik Alami Kendala

Kesulitan berbeda dialami oleh Lina dan Sri.

Warga Bantul tersebut, mengeluhkan tentang zonasi yang berbeda dari yang ditentukan.

"Jadi pilihannya lancar, tetapi pas di print kok zonasi 2, padahal harusnya ini masuknya zonasi 1. Karena bingung langsung ke sini aja (Dikpora DIY)," kata Lina.

Terkait dengan laman PPDB yang membingungkan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Kadarmanta Baskara Aji minta orangtuanya calon siswa dan calon siswa untuk teliti saat mengisi pendaftaran online.

"Sebenarnya tidak membingungkan, orangtua harus lebih teliti saja. Kalau mau menambahkan klik tombol di atas, kalau 'selanjutnya' kan kalau sudah memilih. Jadi ya orangtua maupun siswa lebih cermat dalam membaca petunjuk," kata Baskara.

Ia melanjutkan, ada tiga pilihan sekolah negeri yang disiapkan.

Orangtua atau calon siswa boleh memilih satu sekolah saja, bahkan ketiganya.

Sistem memang hanya bisa mengubah pilihan saja, tidak bisa menambah atau mengurangi.

"Jadi kalau pilihan pertama IPA SMA 3 Yogyakarta, kalau mau pilih satu boleh. tetapi kalau tiba-tiba pengen ditambah, udah nggak bisa. Atau mau di hapus, juga tidak bisa,"lanjutnya.

"Kalau pilihan satu mau ditukar dengan pilihan dua bisa. Jadi sistem cuma bisa mengubah saja, kalau menambah atau mengurangi tidak bisa,"sambungnya.

Baca: Pengumuman Nama Lolos SBMPTN 2018 UIN Walisongo Semarang dan Unes

Untuk masalah kesalahan zonasi, Baskara mengatakan hal itu bisa saja terjadi saat pengisian data Kelurahan.

Zonasi yang ditentukan dalam PPDB jarak antara sekolah dengan kelurahan, yaitu 5 kilometer.

"Itu mungkin kesalahan saat mengisi kelurahan. kan kami sumbernya database. Kalau keblokir, bisa saja verifikasi ulang, minta token ke sekolah. Yang sebelumnya dibatalkan, sambil membawa persyaratan, nanti bisa daftar lagi,"ungkap Baskara.

Jika terjadi kesulitan dalam pendaftaran, pihaknya siap membantu masyrakat.

Ia pun mengungkapkan, selain masalah di atas, KK orangtua juga menjadi masalah.

Meski demikian, pihaknya akan melihat satu per satu kasus tersebut, untuk menentukan penyelesaian yang sesuai.(TRIBUNJOGJA.COM)