Pilkada Serentak 2018

21 TPS di Kabupaten Magelang Rawan Politik Uang

Panwaslu Kabupaten Magelang menetapkan 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan money politic dalam Pilkada serentak.

21 TPS di Kabupaten Magelang Rawan Politik Uang
Istimewa
Ilustrasi pemungutan suara

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Magelang menetapkan 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan money politic dalam Pilkada serentak yang akan digelar Rabu(27/6/2018) besok.

Sebanyak 21 TPS dari total 2.629 TPS tersebut berpotensi jadi ladang sebaran politik uang oleh paslon yang maju pada Pilkada 2018 ini di Kabupaten Magelang.

Ketua Panwas Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, menuturkan, pihaknya telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan di tiap wilayah hingga ke level TPS pada 10-22 Juni 2018 lalu.

"Dari hasil pemetaan di 2.629 TPS, sebanyak 21 TPS yang berada di enam Kecamatan di Kabupaten Magelang dikategorikan rawan politik uang," ujar Habib, Selasa (26/6).

Habib mengatakan, TPS-TPS tersebut diwaspadai rawan money politic karena ditemukan praktik pemberian uang atau barang untuk tujuan kampanye selama masa pemetaan.

Baca: Dua Tahanan Melarikan Diri dari Polsek Ngaglik Setelah Menggergaji Teralis Jeruji Besi

"Selain itu juga ada broker atau aktor politik uang yang berada di sekitar TPS," ujarnya.

Lanjut Habib, pihaknya tidak dapat memberitahukan lokasi 21 TPS tersebut berada.

Hal ini agar pihaknya dapat segera mungkin melakukan strategi pencegahan dan penanganan kasus money politik.

"TPS rawan ada 21 namun bukan berarti TPS lain bebas money politik. Kita tetap harus menaruh kewaspadaan di seluruh TPS, hanya saja 21 TPS ini akan kita berikan perhatian khusus," katanya.

Selain kerawanan akan politik uang, pemetaan TPS juga dilakukan dengan melihat sejumlah indikator seperti adanya pemilih memenuhi syarat (MS) tapi masuk DPT, kemudian pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masuk DPT.

Pemilih DPTb di atas 20 persen, ada aktor politik uang, relawan bayaran di TPS, KPPS tidak netral, C6 tidak terdistribusi, praktik black campaign dan lainnya.

"Semua harus kami antisipasi sebelumnya, agar tidak ada pelanggaran yang terjadi," ujarnya. (tribunjogja)

Penulis: rfk
Editor: has
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved