Kelola Rusunawa, Pemkab Kulonprogo Berencana Bentuk UPT

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk pengelolaan tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Namun begitu, belum ada penyerahan aset rusunawa tersebut dari pusat ke daerah.

Saat ini di Kulonprogo memang terdapat tiga buah rusunawa.

Yakni, rusunawa di Triharjo dan Giripeni (Wates) serta Tuksono (Sentolo).

Ketiganya telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk kemudian bakal diserahkan asetnya kepada Pemkab Kulonprogo.

Rusunawa Triharjo berkapasitas 196 unit kamar, rusunawa Giripeni 96 unit, dan Tuksono 70 unit.

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Suparno mengatakan, adanya UPT khusus diharapkan bisa mempermudah pengelolaan rusunawa.

Termasuk untuk pengalokasian pos anggaran.

Saat ini alokasi anggaran belum bisa dilakukan mengingat rusunawa belum menjadi aset daerah sepenuhnya sedangkan pemerintah pusat juga tidak bisa mendanainya.

"Proses pembentukan UPT rusunawa itu baru diusulkan dan digodok oleh Bagian Organisasi, Sekretriat Daerah Kulonprogo," jelas Suparno, Rabu (21/3/2018).

Ia menyebut, ketiga rusunawa itu sebetulnya sudah dilakukan penyerahan unit (provisional hand over /PHO) dari pelaksana pembangunan kepada Kemen PUPera.

Rusunawa Giripeni sudah selesai dibangun dan PHO sejak 2016 lalu dan rusunawa Triharjo bahkan sudah jauh sebelum itu.

Sayangnya, penyerahan aset kepada pemda belum juga dilakukan meski Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rakyat telah menyerahkan berkas pengalihannya ke tingkat menteri.

Rusunawa Giripeni hingga saat ini juga belum dilengkapi pasokan listrik untuk pompa air.

Sedangkan fasilitas di rusunawa Tuksono sudah cukup lengkap meski calon penghuninya masih harus melengkapi sejumlah persyaratan.