Bupati Cantik yang Dinonaktifkan Itu Muncul di Deretan Pengurus Partai Hanura

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua DPP Hanura kubu Oesman SaptaOdang, Benny Ramdhani mengatakan, kubunya berhak mengikuti Pemilu 2019 karena lebih dulu mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Ia yakin, tak akan ada SK baru yang akan dikeluarkan Menkumham meskipun kubu Daryatmo telah mengajukannya pada hari ini, Jumat (19/1/2018).

"Kami menerima SK Menkumham. Di sana baru usul. Kami memiliki keyakinan politik bahwa tidak pernah ada putusan lain dari Menkumham terkait itu," kata Benny, di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Hadir di tengah-tengah jumpa pers itu Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang dinonaktifkan Kemendagri karena bepergian ke luar negeri tanpa izin. Bupati yang dikenal cantik, Sri Wahyumi Manalip itu bergabung ke Partai Hanura kubu OSO.

Selama jumpa pers, Sri lebih banyak diam.

Sementara Benny Ramdhani yang juga berasal dari Sulawesi Utara dalam jumpa pers mengatakan, forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura adalah proses yang ilegal sehingga tak mungkin mendapatkan SK kepengurusan dari Menkumham.

Ia menilai, dukungan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Daryatmo adalah dukungan semu.

Benny mengklaim, saat ini sudah ada 17 DPD dan 279 DPC yang mendukung kepengurusan Oesman Sapta.

Bahkan, kata dia, DPD Hanura Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pemilihan Sekjen Hanura kubu Daryatmo, Sarifuddin Sudding, telah bergabung ke Oesman Sapta.

"Mereka setiap hari memproduksi berita menyesatkan. Yang kemudian menjadi alat propaganda sebagai bagian cuci otak pengurus partai di level pusat dan daerah dan juga kepada publik," lanjut dia.