Kementerian Desa PDTT Gandeng BNI Majukan Kawasan Transmigrasi

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Memasuki penghujung tahun 2017, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melakukan langkah strategis dengan mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Acara ini dilaksanakan di Singosari Ballroom Sahid Hotel Sudirman Jakarta, pada Rabu (27/12/2017)

Dibuka oleh Anwar Sanusi selaku sekjen Kemendesa PDTT. Kegiatan ini diikuti oleh 200-an peserta, diantaranya adalah para Bupati, Wakil bupati dan kepala dinas dari kabupaten dan provinsi lokasi Kawasan Transmigrasi (KTM) se-Indonesia.

Pada kegiatan tersebut berasa sangat istimewa yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk (BNI) dengan 16 Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Transmigrasi (KTM).

Tampak Bupati Mesuji untuk KTM Mesuji, Bupati Tulang Bawang untuk KTM Rawapitu, Bupati Kutai Timur untuk KTM Maloy Kaliurang.

Dalam kata sambutannya, Anwar sanusi menyampaikan bahwa saat ini Kemendesa PDTT telah mengembangkan Kawasan Transmigrasi jaman Now yakni dengan 3 (tiga) Kunci sukses yaitu Reforma Agraria, Produk Unggulan Desa dan Kemitraan.

"Semua dilakukan dengan tujuan lebih luas yaitu demi pembangunan kawasan, pemerataan pembangunan, persatuan dan kesatuan masyarakat,"ujar Anwar Sanusi, didampingi Dirjen PKTrans, Nurdin, Rabu (27/12/2017)

Menurutnya, transmigrasi akan mendukung tercapainya program nawacita dengan membangun kawasan dari pinggiran.

"Untuk mensukseskan itu semua, kami membutuhkan sinergi lintas sektoral. Kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai fihak, diantaranya Kementerian, Pemda, Swasta maupun BUMN termasuk perbankan, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama akan bisa dicapai," imbuh Anwar Sanusi.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Kemendesa PDTT kepada BNI untuk bersama sama mengembangkan Kawasan Transmigrasi khususnya melalui program Korporatisasi Pertanian atau lebih dikenal dengan program "mewirausahakan petani".

Hal ini penting dilakukan mengingat potensi hamparan pertanian dikawasan transmigrasi sangat mendukung untuk implementasi program tersebut.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI menyiapkan solusi dari hulu ke hilir berupa kartu tani untuk penyaluran bantuan/subsidi secara non tunai.

Solusi agen46/agen bank sebagai alternative usaha BUMDES dan Solusi pengembangan Rice Milling Plan (RMP) hingga solusi pemasaran produk hasil RMP melalui pasar regular (Pemda maupun masyarakat) maupun lewat online melalui BUMDES Mall.

"Kami juga memberikan solusi pembiayaan baik untuk petani dan agen46 dengan program KUR dan juga kredit Komersial lainnya untuk off Take maupun distributor pupuk," terang Adi Sulistyowati.

Lebih lanjut, ia menuturkan, BNI sampai saat ini sejak tahun 2016 sudah aktif mendampingi desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diseluruh Indonesia.

"BNI telah mendampingi pembentukan 2.745 BUMDes. Dan dalam upaya transparansi Dana Desa, saat ini menurut data dari Kemendesa PDTT telah dibuka 9.815 Rekening Kas Desa (RKD) dikelola melalui BNI," ungkapnya.