Kemendes Teken Kerja Sama dengan BNI Tentang Pengelolaan Kawasan Transmigrasi
Ada yang istimewa pada kegiatan tersebut yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia.
TRIBUNJOGA.COM, JAKARTA - Di penghujung tahun 2017, langkah strategis telah dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Acara dilaksanakan Rabu (27/12) di Singosari Ballroom Sahid Hotel Sudirman Jakarta diikuti 200-an peserta di antaranya adalah para Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas dari Kabupaten dan Kota lokasi KTM se-Indonesia. Acara dibuka oleh Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi.
Ada yang istimewa pada kegiatan tersebut yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk / BNI dengan 16 Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Transmigrasi (KTM), di antaranya : Bupati Mesuji – untuk KTM Mesuji, Bupati Tulang Bawang – untuk KTM Rawapitu, Bupati Kutai Timur – untuk KTM Maloy Kaliorang dll

Dalam sambutannya, Anwar sanusi menyampaikan bahwa saat ini Kemendes PDTT telah mengembangkan Kawasan Transmigrasi Zaman Now yaitu dengan 3 (tiga) Kunci sukses yaitu : Reformasi Agraria, Produk Unggulan Desa dan Kemitraan dengan tujuan lebih luas yaitu : pembangunan kawasan, pemerataan pembangunan, persatuan dan kesatuan masyarakat, transmigrasi mendukung Nawacita - membangun dari pinggiran.
“Untuk melakukan itu semua, kami membutuhkan sinergi lintas sektoral, kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian, Pemda, Swasta maupun BUMN termasuk perbankan, sehingga tujuan di atas akan cepat tercapai,” jelas Anwar Sanusi didampingi Dirjen PKTrans, Nurdin.
“Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Kemendes PDTT kepada BNI untuk bersama sama mengembangkan Kawasan Transmigrasi khususnya melalui program Korporatisasi Pertanian atau lebih dikenal dengan program “mewirausahakan petani”, mengingat potensi hamparan pertanian di kawasan transmigrasi sangat mendukung untuk implementasinya,” kata
Direktur Hubungan Lembaga BNI, Adi Sulistyowati.
Lebih lanjut Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI menyiapkan solusi dari hulu ke hilir berupa kartu tani untuk penyaluran bantuan/subsidi secara non tunai, solusi agen46/agen bank sebagai alternative usaha BUMDES dan Solusi pengembangan RMP (Rice Milling Plan) hingga solusi pemasaran produk hasil RMP melalui pasar regular (Pemda maupun masyarakat) maupun lewat online melalui BUMDES Mall.

BNI juga memberikan solusi pembiayaan baik untuk petani dan agen46 dengan program KUR dan juga kredit Komersial lainnya untuk offtaker, distributor pupuk maupun pihak lain.
Adi Sulistyowati menuturkan, sejak tahun 2016 BNI telah aktif mendampingi desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diseluruh Indonesia, sampai dengan saat ini, BNI sudah mendampingi pembentukan 2.745 BUMDES, dan dalam upaya transparansi Dana Desa, saat ini juga telah dibuka 9.815 Rekening Kas Desa (RKD) dikelola melalui BNI, menurut data dari Kemendes PDTT.
Ditambahkannya peran BUMDES kedepannya akan semakin penting dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Karena beberapa Program Pemerintah yang telah dan akan dijalankan dapat dilaksanakan oleh BUMDES di antaranya sebagai Agen Bank, Channel Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BPNT, Subsidi Pupuk, Subsidi Elpiji, Lisrik dan lain lain) serta Rumah Pangan Kita (RPK Bulog).
Untuk itulah, BNI dalam fungsinya sebagai agents of development secara aktif memberikan dukungan dan kontribusi terhadap upaya-upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan didesa,meningkatkan kwalitas angkatan kerja di pedesaan dan mendorong pemerataan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian khusus dari BNI dalam pengembangan pembangunan masyarakatnya . (rls)