BPBD Gunungkidul Laporkan Catatan Kerusakan ke Presiden

TRIBUNJOGJA.COM - Data kerusakan akibat banjir dan tanah langsor di Gunungkidul yang disebabkan Badai Cempaka telah dilaporkan ke presiden.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Ruti Sulastri mengatakan saat melakukan kunjungan ke Dusun Gelaran I, Desa Bajiharjo, Kecamatan Karangmojo, Presiden Joko Widodo diperlihatkan data seluruh kerusakan melalui papan infomasi yang telah dipasang.

“Data sudah lengkap di situ (papan informasi) tadi sudah dilihat juga sama pak presiden,” ujarnya, Minggu (10/12/2017)

Dalam papan informasi tersebut, tercantum rekapitulasi daftar kerusakan infrastruktur dan perumahan akibat bencana yang terjadi pada Selasa (28/11/2017) lalu.

Data menunjukkan seluruh kerusakan yang terjadi di 18 kecamatan di Gunungkidul, mulai dari jalan hingga kantor pemerintahan.

Tercatat untuk kerusakan jalan total ada 128; jembatan 33; talud 111; drainase 26; saluran irigasi tiga; jaringan air bersih 15; jaringan listrik 22; rumah rusak berat 150, rusak sedang 94, rusak ringan 158; tempat ibadah satu; fasilitas kesehatan satu; fasilitas pendidikan 26; fasilitas perdagangan 21; sarana pariwisata 17, kantor pemerintahan enam.

“Itu (data kerusakan) sudah berdasarkan data final yang diperbarui 7 Desember kemarin,” ujarnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Desa Gelaran satu selain melihat rekapitulasi kerusakan, dia juga melihat lokasi Jembatan Bojing yang putus akibat banjir.

Presiden meninjau lokasi bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Bupati Gunugkidul, Badingah.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden meminta agar pembangunan infrastruktur terutama sekolah yang rusak agar segera dilakukan.

Namun sebelum itu dirinya ingin memastikan jumlah total infrastruktur yang dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

"Sebagai contoh ini (Jembatan Bojing) sebetulnya jembatan kecil karena darurat kabupaten (Gunungkidul) enggak memiliki anggaran nanti akan dikerjakan oleh PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) atau BNPB pusat. Dan saya perintahkan maksimal tiga bulan harus selesai,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (*)