Hasto Tegaskan Mekanisme Penyiapan Sarpras di Kompleks Hunian Relokasi Semuanya Sama

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menampik anggapan bahwa pemerintah daerah pilih kasih dalam menyiapkan sarana dan prasarana kompleks hunian relokasi.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo secara tegas mengatakan bahwa mekanisme penyiapan sarpras di semua kompleks relokasi warga terdampak bandara tidak berbeda satu sama lain.

Hal itu juga mencakup penyiapan jalan lingkungan dan talud.

Maka itu, tak ada alasan untuk menyebut Pemkab terlalu fokus ke satu lahan relokasi saja.

"Antara Glagah dan Palihan itu persis sama mekanismenya. Tidak ada bedanya sama sekali," kata Hasto pada Tribunjogja.com, Kamis (26/10/2017).

Disebutnya, pengerasan jalan lingkungan kompleks relokasi dikerjakan menggunakan dana milik desa yang berasal dari ganti rugi aset yang tergusur bandara.

Dana itu menurutnya sudah dikantongi pihak pemerintah desa-desa terdampak. 

Adapun pihak pemdes sebelumnya juga telah menyanggupi untuk mengerjakan pengerasan jalan tersebut.

Hanya saja, kata Hasto, pemdes sempat ragu dan takut mengeluarkan dana tersebut karena belum menemukan landasan hukum yang tepat.

"Namun, kami yakinkan bahwa dana itu bisa digunakan. Kalau pemdes khawatir, bisa minta dibuatkan surat kepada kami dan akan kami buatkan suratnya untuk dasar mengerjakan jalan," kata Hasto.

Sebelumnya, warga penghuni kompleks relokasi Janten dan Palihan merasa kurang diperhatikan pemerintah.

Lantaran, jalan lingkungan setempat hingga saat ini belum diperkeras sehingga kerap jeblok dan tergenang air hujan yang berakibat terganggunya aktivitas warga.(*)