Miris, Pemasungan Masih Marak di Gunungkidul

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Gunungkidul masih belum terbebas dari masalah pemasungan.

Masyarakat masih menganggap pasung sebagai solusi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akut.

Padahal, pemasungan termasuk satu pelanggaran hak asasi manusia.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Irvan Ratnadi mengatakan, hingga kini masih terdapat warga ODGJ yang mengalami pemasungan.

Dirinya mencatat terdapat 46 ODGJ di Gunungkidul yang masih dalam belenggu pasung.

"Kami mencatat 46 orang yang masih dalam belenggu pasung, dan baru empat orang yang sudah dievakuasi," ujar Irvan, Rabu (11/10/2017).

Irvan mengatakan, korban pemasungan adalah mereka yang termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Mereka masuk dalam usia produktif dari 16 hingga 65 tahun terbesar di seluruh wilayah Kecamatan di Gunungkidul.

ODGJ tersebut dipasung menggunakan rantai ataupun alat tertentu, karena OFGJ yang impulsif, mereka dipasung karena dikhawatirkan dapat melakukan kekerasan.

Pemasungan ini dinilai warga untuk memudahkan pengawasan terhadap ODGJ tersebut.

Baca: Korban Pasung yang Telah Dibebaskan, Mayoritas Kembali Dipasung Karena Alasan Ini

"Mereka nekat melakukan pemasungan agar orang dengan gangguan kejiawaan tidak pergi dan memudahkan pengawasan," ujar Irvan.

Menurut Irvan, pemasungan ini tidak dibenarkan, karena dapat menyebabkan kesakitan bagi ODGJ yang dipasung.

Pemasungan juga melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, masalah pemasungan adalah masalah serius yang perlu segera diselesaikan.

Pihaknya berupaya terus menekan angka pemasungan di Guungkidul, melalui pendekatan persuasif kepada keluarga korban pasung.

Pihaknya mendatangi korban pasung, dan membawanya untuk dilakukan perawatan medis yang lebih layak.

"Kami coba pendekatan kepada keluarga korban, namun yang sering kami terima adalah penolakan. Oleh karena itu, kami berharap agar masyarakat dapat mulai menyadari, bahwa pemasungan adalah cara yang salah dalam menangani orang dengan gangguan jiwa," ujarnya.(*)