Mahasiswi Buang Bayi di Babarsari, Ini Kata Kopertis Wilayah DIY Terkait Sanksi dari Kampus

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pihak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah V Yogyakarta menyayangkan peristiwa pembuangan bayi di wilayah Babarsari.

Apalagi pelaku pembuangan tak lain diduga kuat adalah sang ibu bayi sendiri yang seorang mahasiswi perguruan tinggi di DIY.

Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta, Bambang Supriyadi, mengatakan, banyak faktor penyebab para remaja kalangan mahasiswa-mahasiswi melakukan pergaulan bebas.

"Misalnya tempat sewa yang campur sampai kos bebas, pasangan muda-mudi itu bisa leluasa," kata Bambang.

Situasi ini makin diperparah dengan minimnya pengawasan orang tua dan keterbatasan pihak kampus terhadap aktifitas anak didiknya.

Karena setelah lepas dari aktifitas perkuliahan di kampus, mahasiswa-mahasiswi bisa dengan bebas melakukan kegiatan masing-masing.

Termasuk pergaulan bebas, yang identik dengan berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Di luar itu, masih ada potensi kenakalan remaja dari kalangan mahasiswa-mahasiswi seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang sampai yang paling baru ada menyebar paham radikal.

Berulang kali, Bambang dan tenaga Kopertis mengingatkan perguruan tinggi di DIY supaya pimpinan di bidang kemahasiswaan memberi edukasi dan bimbingan.

"Ospek adalah salah satu momentum tepat, karena mereka belum banyak terpengaruh lingkungan luar," kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, edukasi agar tak terjerumus di dunia gelap ini bisa dimasukkan dalam materi ospek atau pengenalan kampus.

Sebisa mungkin, pihak kampus juga melakukan pendekatan kepada mahasiswa-mahasiswi yang disinyalir melakukan pergaulan bebas.

Mengenai punishment, Bambang tak bisa berbuat banyak karena pihak kampus punya kewenangan tersendiri dalam memberikan sanksi.

"Ada yang yang dikeluarkan dari kampus jika terbukti hamil di luar nikah, tapi beberapa kampus tidak masalah karena dianggap sudah dewasa," katanya.

Di luar upaya kampus ini, Bambang menyadari memang butuh suport dari banyak pihak untuk meminimalisir maraknya pergaulan bebas yang berpotensi muncul kasus pembuangan bayi serupa.

Masyarakat terutama, yang sebisa mungkin ikut membatasi ruang gerak pergaulan bebas. (*)