Dewan dan Pemkab Diminta Jaring Aspirasi Soal Zonasi Toko Modern di Ringroad

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) meminta kalangan eksekutif dan legislatif untuk melakukan jaring aspirasi di masyarakat yang tinggal di kawasan ringroad.

Hal ini menyusul adanya pernyataan penolakan pedagang tradisional terkait inisiatif kalangan legislatif dalam memasukkan zona bebas untuk Toko Modern Berjejaring (TMB) di kawasan ringroad Bantul.

“Perlu adanya jaring aspirasi atau public hearing ke masyarakat setempat terkait dengan rencana zonasi bebas untuk TMB di kawasan ringroad ini,” kata Koordinator MTB, Irwan Suryono, Minggu (20/11/2016).

Jaring aspirasi ini, kata dia, sangat diperlukan untuk mengetahui kesiapan warga di kawasan ringroad terkait dengan inisiatif zonasi untuk TMB ini.

Adanya jaring aspirasi ini justru akan memfasilitasi warga jika memang ada yang kontra dengan pendirian TMB.

“Jangan sampai dengan adanya TMB justru malah mrugikan wong cilik, kecuali Pemkab juga memberikan solusi,” ulas Irwan.

Menurutnya, dengan zona sesuai Peraturan Daerah (Perda) saat ini sudah bagus.

Namun, untuk mengembangkan Bantul guna mendatangkan investor, bisa dilakukan di lokasi tertentu yang masyarakatnya sudah siap untuk menerima kehadiran TMB ini.

Dari catatan Tribun Jogja, penolakan hadirnya TMB terjadi di beberapa wilayah yang dekat dengan ringroad, seperti di Kasihan.

Saat itu, Pemdes Tirtonirmolo menolak rencana pembangunan TMB yang sudah melakukan sosialisasi di kawasan tersebut. Penolakan serupa juga terjadi di kawasan Dadapan, Timbulharjo, Sewon.

Sementara itu, pedagang tradisional yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menolak inisiatif komisi B DPRD Kabupaten Bantul untuk menjadikan ringroad atau jalan lingkar sebagai zona bebas toko modern berjejaring.

Menurut pedagang tradisional, meski baru dalam tahap perencanaan dan inisiatif, namun hal ini akan menimbulkan polemik dan tidak berpihak pada pedagang tradisional.

Ketua APSSI Komisiarat Imogiri, Darmanto menegaskan, adanya zona yang membebaskan jarak pendirian TMB ini akan menjadi lahan basah bagi orang berduit.

Sementara, kata dia, masyarakat di sepanjang ring road hanya menjadi penonton dan gigit jari karena usaha mereka dilibas kepentingan orang berduit.

Tak hanya itu, dampak dari adanya TMB yang bebas berdiri di kawasan jalan lingkar ini justru akan mematikan pedagang tradisional.

Pasalnya, banyak dari pemilik toko di sekitar kawasan ring road yang membeli barang atau kulakan di pedagang tradisional di beberapa pasar terdekat. (*)