Pencairan ADD Pertengahan Oktober Ini

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pencairan termin ketiga Alokasi Dana Desa (ADD) Sleman dimungkinkan bisa dilakukan pada pekan kedua Oktober ini. Namun, masih ada belasan desa yang belum menuntaskan persaratan pencairannya.

Kepala Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa, Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Sleman, Alhalik mengatakan, pencairan termin ketiga seharusnya sudah dilakukan pada September kemarin.

Namun, berbarengan adanya kebijakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat, ADD pun terkena imbasnya dan harus ditunda.

Pihaknya kini sedang memformulasikan ulang proses pencairannya untuk desa, baik termin ketiga maupun termin keempat.

"Sekarang masih proses pembahasan. Pekan ini mungkin bisa untuk tahap ketiga dan Desember untuk tahap keempat," kata dia, Minggu (9/10/2016).

Nilai penundaan ADD Sleman disebutnya mencapai Rp 5 miliar dari Rp 106 miliar menjadi Rp 101 miliar.

Nantinya, dana yang ada akan digelontorkan ke pemerintah desa nilainya bervariasi berdasarkan luas wilayah dan variabel penduduk, jumlah warga miskin, dan pertimbangan lainnya. Dana yang diterima desa bervariasi.

Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah desa harus terlebih dulu memenuhi persyaratan sebelum bisa mencairkan ADD.

Yakni, salinan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi APBDes semester pertama. Dari 86 desa di Sleman, baru sekitar 70 desa saja yang sudah menyampaikan persyaratan tersebut.

"Dana itu kami serahkan ke desa kalau syarat-syaratnya sudah dipenuhi," tegasnya.

Di sisi lain, pihak desa berharap ADD secepatnya bisa dicairkan supaya tidak mengganggu kinerja mengingat Dana Desa hingga kini juga belum turun. Selain untuk dana kegiatan, ADD juga termasuk dana penghasilan bagi aparat di desa.

Kepala Desa Kepuharjo, Cangkringan, Heri Suprapto berharap agar pencairan dana tersebut bisa segera dilakukan agar program Pemdes dapat berjalan baik.

Tahun ini desanya mendapat alokasi ADD Rp200 jutaan sementara alokasi Dana Desanya sekitar Rp700 jutaan.

"Kami berharap agar ada kejelasan pencairan ADD karena itu juga terkait dengan penghasilan para pamong,” katanya. (*)