Pembayaran Ganti Rugi Setelah 10 September

Pembayaran akan dilakukan yang harusnya dilakukan 22 Agustus 2016, akan dilakukan atas tanggal 10 September 2016.

Pembayaran Ganti Rugi Setelah 10 September
Tribun Jogja/ Yoseph Hary W
Satgas B BPN melakukan pendataan bersama satgas A yang juga melakukan pengukuran lahan calon bandara Kulonprogo, Rabu (25/11/2015). (ILUSTRASI) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak bandara diundur dari jadwal semula. Hal tersebut menyusul adanya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan bahwa pembayaran akan dilakukan yang harusnya dilakukan 22 Agustus 2016, akan dilakukan atas tanggal 10 September 2016.

"Kalau sekarang (pembayarannya), masih kena pajak. Kalau di atas tanggal 10 September, tidak," terangnya, Senin (22/8/2016).

Terkait penundaan pembayaran tersebut, menurut Gatot, telah disosialisasikan kepada masyarakat terdampak bandara. Sebagian besar dari mereka, telah menerima kebijakan tersebut.

Namun, dalam sosialisasi tersebut, ia mengatakan bahwa ada beberapa warga yang merupakan penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG), menuntut kompensasi kepada pihak Puro Pakualaman.

"Kalau tidak diselesaikan, mereka mengancam tidak mau melanjutkan proses," tandasnya.

Pihaknya mengaku tidak ikut campur dan memilih menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah tersebut kepada pihak terkait.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa untuk pembayaran proses ganti rugi akan diutamakan untuk PAG. Pertimbangannya, lahan tersebut tidak bermasalah dan juga rencananya digunakan untuk apron dan runway.

"Sehingga begitu sudah dibayar, bisa dilanjutkan ke pembangunan fisik sebagai upaya percepatan pembangunan bandara," urainya.

Total luas PAG yang digunakan untuk Bandara Kulonprogo adalah 160,9 hektare dari total luasan lahan 587,6 hektare.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa berakhirnya masa jabatan Bupati Kulonprogo tidak berpengaruh pada proses pembangunan Bandara Kulonprogo.

"Nanti ada PLH (Bupati Kulonprogo) yang menangani, kan lusa sudah dilantik," ujarnya. (*)

Penulis: kur
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved