REALTIME NEWS : Sleman Jadi Pilot Project Sistem Aplikasi dan Integrasi Logistik Pangan
Ini merupakan aplikasi untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan.
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Muhammad Fatoni
Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kabupaten Sleman ditunjuk sebagai wilayah uji coba Sistem Aplikasi dan Integrasi Logistik Pangan (SAILP).
Ini merupakan aplikasi untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan.
SAILP merupakan sistem yang digagas Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersama Telkom sebagai pelaksana sistem teknologi informasinya.
Dengan aplikasi tersebut, sistem transaksi pertanian serta data produksi pangan diharapkan lebih efisien dan terpadu.
Ketua Kelompok Kerja Pangan, Agroindustri, dan Kehutanan KEIN, Benny Pasaribu mengatakan, Sleman ditunjuk sebagai lokasi ujicoba berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Pasalnya, di wilayah ini, tingkat pengumpulan data kependudukan melalui rekam data e-KTP terbilang tinggi. Hal itu akan memudahkan proses implementasi SAILP.
"Dari rekam data itu, sudah bisa didapat data profil petani relatif lengkap. Misalnya, apa saja yang ditanam, keluasan lahan, kebutuhan pupuk, ternak yang dimiliki, dan lainnya. Nanti, juga ada tim lapangan yang akan mensurvey petani langsung sehingga akan ada update data yang lebih baru," kata Benny saat penandatanganan MoU SAILP dan Smart Regency bersama Bupati Sleman Sri Purnomo di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat (5/8/2016).
Ia mengatakan, hasil akhir yang ingin dicapai melalui implementasi sistem aplikasi tersebut adalah, pertanian di Sleman dapat lebih terstruktur dan memiliki data akurat pertanian.
Ini ke depan bisa menjadi dasar kebijakan subsisi pemerintah secara efektif. Misal untuk pengadaan bibir, kredit usaha tani, dan lainnya melalui Koperasi Desa.
Hasil survey langsung ke petani nantinya berupa data tunggal yang tersaji dalam aplikasi tersebut. Hasil uji coba juga akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai rekomendasi terkait kebijakan pangan dan pertanian.
"Ini bukan sensus namun data tunggalnya nanti akan dikelola Badan Pusat Statistik (BPS)," kata dia.(*)