Nama Garin Tak Ada Dalam Daftar Peserta Penjaringan PDIP

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah politik Garin Nugroho seusai Jogja Independent (Joint) menghentikan perjuangannya mengumpulkan KTP belum bisa ditebak.

Bahkan hingga kini, nama Garin tak tercatat sebagai peserta penjaringan di PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto mengatakan, pengurus PDIP di tingkat kota maupun provinsi selama ini tak pernah berhubungan dengan Garin Nugroho.

Namun jika Garin berhubungan langsung dengan pengurus DPP PDIP, dia tak mengetahui.

“Kita belum pernah berhubungan dengan Garin untuk kontestasi Pilkada,” kata Bambang, Jumat (29/7/2016).

Dia pun memastikan bahwa nama Garin Nugroho tak ada dalam daftar penjaringan Calon Wali Kota (Cawalkot) Yogyakarta di PDIP.

Adapun peserta penjaringan PDIP yang tercatat yakni Imam Priyono, Arif Noor Hartanto, Heroe Poerwadi, dan beberapa lainnya.

“Rekomendasi nanti keluar ke peserta penjaringan. Rekomendasi tidak keluar ke selain peserta,” imbuhnya.

Sejauh ini, menurut Bambang, DPP PDIP masih dalam proses menentukan pasangan calon yang diusung dan mitra koalisi. Sebab saat DPP PDIP menurunkan surat rekomendasi, di dalamnya tercantum pasangan calon yang diusung di Pilkada.

Sebelumnya, Garin Nugroho mengatakan akan menentukan langkah politik selanjutnya setelah bertemu Joint, sepulang dari Malaysia.

Namun begitu, pegiat Joint, Herman Dodi mengaku bahwa Garin belum menemui pihaknya lantaran masih berada di Malaysia.

“Belum, dia masih di Malaysia. Setelah itu dia masih akan ke Australia,” kata Dodi.

Meski demikian, dia mengatakan, keputusan Joint berhenti telah pihaknya bicarakan dengan Garin Nugroho, tim pengarah calon, dan pegiat, sepekan sebelum Lebaran.

Sehingga keputusan Joint berhenti telah diketahui seluruh unsur Joint, jauh-jauh hari.

“Keputusan Joint sudah jelas. Kita tetap melakukan edukasi politik, dan mendukung tokoh muda yang bukan incumbent,” ucapnya.

Sementara itu, Garin Nugroho saat dihubungi Tribun Jogja melalui telepon selularnya, enggan menjelaskan langkah politiknya seusai Joint mengakhiri perjuangan mencari KTP. (*)