Rugi Kalau Rapat Paripurna Batal

Setiap kali akan menyelenggarkan rapur, lanjutnya, dewan mengadakan konsultasi yang meminta tiap fraksi untuk menyiapkan anggota.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto enggan berkomentar tentang batalnya tiga rapat paripurna (rapur) di DPRD Kota Yogyakarta pada Senin (27/6/2016).

Inung, sapaan akrabnya, memilih untuk menjelaskan teknis pelaksanaan rapur yang ada di DPRD DIY.

"Kalau di Provinsi, selama bulan Ramadan ini, hampir sama dengan di beberapa daerah lain. Jadi ketika rapur, kita sentralkan dalam satu hari dan seluruh kegiatan kita kosongkan," ucapnya ketika dihubungi Tribun Jogja, Senin (27/6/2016).

Misalkan untuk perjalanan dinas dan kegiatan lain yang mengharuskan untuk meninggalkan kantor, Inung menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dilakukan.

Dengan demikian, potensi untuk bisa terpenuhinya persyaratan forum rapat besar tidak terganjal dengan ketidakhadiran anggota.

"Untuk rapur di luar Perda, dibutuhkan kehadiran 50 persen + 1, atau butuh 28 orang yang menghadiri rapat. Sementara rapur Perda, diperlukan 2/3 atau 38 orang yang hadir," tandasnya.

Setiap kali akan menyelenggarkan rapur, lanjutnya, dewan mengadakan konsultasi yang meminta tiap fraksi untuk menyiapkan anggota untuk menghadiri rapat tersebut.

Menurutnya, batalnya rapur karena tidak terpenuhinya jumlah kuota yang hadir, menyebabkan kerugian. Agenda yang harusnya selesai pada saat itu, jadi tertunda.

Imbasnya kepada rencana kerja tahunan yang sudah ditata sedemikian rupa, dan ketika ada yang mundur, bisa memengaruhi kinerja yang lain.

"Kami menekankan betul pada fraksi jangan sampai rapat atau forum dibatalkan karena kurang anggota yang datang. Rapat itu kewajiban. Kalaupun mundur, maksimal 30 menit saja," tegasnya. (tribunjogja.com)

Penulis: kur
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved