Tanggulangi Banjir, Sultan Siapkan Program Mundur Munggah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meluapnya air sungai Winongo hingga ke pemukiman warga, akhir pekan lalu membuat Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tak tinggal diam.

Rencananya, pemukiman warga yang berada di bantaran sungai akan dirapikan. Menengok air sungai meluap hampir tiap tahun.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dalam menanggulangi banjir yang kerap terjadi, pihaknya mengaku memiliki program yaitu mundur munggah.

Dalam program ini, warga yang tinggal dekat dengan sungai akan dipindah ke rumah yang berada di belakangnya.

Sementara warga yang tak kedapatan lahan akan ditempatkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Rusunawa Gemawang yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman untuk warga yang tak mendapat lahan.

“Tahun ini akan ada satu percontohan. Karena kalau mereka direlokasi agak repot,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (14/3/2016).

Dijelaskan Raja Keraton Yogyakarta ini, sungai di wilayah utara Yogyakarta penuh dengan lumpur dan material endapan bahan lepas. Hal itu mengakibatkan permukaan sungai naik dan berdaya muat sedikit.

Maka jika terjadi hujan lebat, peluang air meluap ke pemukiman warga di bantaran sungai akan tinggi.

“Solusinya, pemukiman penduduk yang berada di sepanjang aliran sungai harus dimundurkan,” sambungnya.

Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Gatot Saptadi menegaskan bahwa meluapnya air di sungai Winongo, bukan merupakan banjir.

Menurutnya, pemukiman warga yang ada di bantaran sungai adalah jalan yang semestinya dilewati air sungai.

“Kemarin bukan banjir, wong kaline mung ning kono. Sungai cuma cari jalannya. Makanya Pak Gubernur menawarkan konsep penataan kawasan pemukiman penduduk di sepanjang sungai harus mundur di luar sepadan,” kata Gatot.

Nantinya dalam konsep penataan itu, lahan kosong di bantaran sungai akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Terutama untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Meski demikian, lanjut Gatot, ide program mundur munggah yang sebenarnya muncul beberapa waktu lalu tak berjalan mulus.

Salah satu faktor penghalangnya yakni masyarakat telah terlanjur nyaman tinggal di bantaran sungai. Terlebih tempat tinggalnya tersebut terletak di jantung kota.

Selain itu meski tinggal di tempat yang sebenarnya telah dilarang, mereka tetap dapat menikmati fasilitas negara seperti listrik.

“Jadi tidak bisa yang disalahkan masyarakat saja. Karena listrik masuk, telpon masuk. Sekarang semua ke arah perijinan terpadu, ijinnya satu pintu. Di sana akan ditunjukkan, dia sah nggak tinggal di situ sebelum meminta izin,” jelasnya.

Gatot pun mengungkapkan, kesuksesan penerapan kebijakan mundur munggah tergantung sikap Pemkot Yogyakarta. Pemda DIY tak memiliki kewenangan untuk menata secara langsung.

Berbeda dengan DKI Jakarta lantaran Walikota di bawah Gubernur hanya bersifat administratif.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUP ESDM DIY, Muhammad Mansur menuturkan, Rusunawa Gemawang akan pihaknya bangun pada tahun ini.

Nantinya, Rusunawa tersebut akan pihaknya peruntukkan kepada warga yang tinggal di bantaran sungai Gajahwong, Code, maupun Winongo.

“Pilot project di Gemawang supaya masyarakat tahu, kalau tinggal di bantaran sungai itu tidak aman,” ucap Mansur.

Dia merinci, tanah yang akan digunakan untuk Rusunawa merupakan milik Pemda DIY dan tanah kas desa setempat.

Sementara untuk pembangunannya dibiayai APBN, sedang fasilitas dibiayai APBD DIY. Saat ini, akses menuju Rusunawa tersebut telah tersedia.

“Pembangunannya tahun ini, penyelesaiannya bertahap. Rusunawa itu akan memiliki tiga lantai, dan 66 kamar. Untuk tahap awal seperti itu,” tukasnya. (tribunjogja.com)