Benarkah Pemkot Bakal Tutup Sarkem?

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu penutupan kawasan Pasar Kembang yang dikenal luas sebagai lokalisasi terselubung kian santer terdengar seiring kebijakan dari Kementerian Sosial yang menargetkan Indonesia bebas dari lokasi prostitusi pada 2019.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Mochtar, mengatakan, dalam rapat koordinasi Kementerian Sosial di Jakarta beberapa waktu lalu, telah diputuskan kawasan Pasar Kembang menjadi salah satu target penutupan lokalisasi.

Selanjutnya, bersama Kementerian Sosial, pihaknya akan melaksanakan pendataan penghuni kawasan Pasar Kembang, serta menggali permasalahan yang ada pada kawasan prostitusi terselebung tersebut, untuk dilakukan penanganan.

"Kami akan lakukan pendataan penghuni juga menggali permasalahan di lapangan. Setelah itu kami carikan solusi bersama terhadap kawasan prostitusi terselebung tersebut," ujar Hadi, Senin (7/3).

Hadi mengungkapkan, penataan kawasan Sarkem terbentur beberapa masalah, seperti banyak warga Sarkem yang bukan warga dan mempunyai KTP Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, anggaran bantuan tidak dapat dicairkan, pasalnya Pemkot tidak mempunyai mekanisme penganggaran modal untuk warga luar Kota.

”Masukan sudah kami dapatkan dari masyarakat, termasuk mereka penghuni sarkem. Bersama KPA (Komisi Penanggulangan Aids) mengusulkan bantuan modal agar bisa lepas dari Sarkem. Untuk itu, kami mungkin ajukan anggaran ke pempus,” tandasnya.

Ketua RW03 Sosrowijayan, Kulon Sarjono, menuturkan, penataan kawasan Sarkem harus dilaksanakan secara humanis, melalui pembinaan dan pelatihan kepada para Pekerja Seks Komersil (PSK).

Ia mengatakan, warganya tetap menolak usulan penutupan jika tanpa menawarkan solusi. ”Kalau mau ditertibkan lakukan pemberdayaan. Upaya tersebut, saya kira lebih efektif,” sarannya. (tribunjogja.com)