Penyaluran Raskin di Bantul Diminta Tepat Sasaran

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) di Bantul akan segera dilakukan pada bulan ini. Dinas Sosial (Dinsos) Bantul berharap penyaluran raskin dapat tepat sasaran.

Kepala Dinsos Bantul, Suarman pada Rabu (20/1/2016) menerangkan dalam data sementara, tahun ini ada sekitar 3000 data yang bergeser karena meninggal, pindah domisili, atau naik kelas menjadi tidak miskin lagi.

"Kuota sama cuma sasaran yang berubah," terangnya.

Kewenangan untuk mengubah data sendiri menurutnya berasal dari tingkat bawah melalui musyawarah desa (musdes), karena hanya bergeser alokasi raskin juga sama dengan tahun lalu untuk 88.611 warga miskin.

Jumlah sama tersebut menurutnya kemungkinan bisa berubah dengan adanya verifikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai keluarga miskin di Bantul. Verifikasi untuk raskin sendiri menurutnya hanya terjadi tiap lima tahunan.

Pembagian raskin kepada keluarga miskin sendiri menurutnya dilakukan di tingkat dusun, dengan diambil penerima atau diantarkan pihak dukuh namun harga haruslah tetap sama yaitu 1600/kg.

Menurutnya dalam setiap pembagian raskin pihaknya selalu mengumpulkan tim bertingkat dari kabupaten hingga desa dengan dibagi tanggungjawab masing-masing agar bisa tepat sasaran, tepat harga, dan tepat waktu.

"Kalau terjadi penyimpangan, tanggung jawab yang bersangkutan (di tingkatannya)," ungkapnya.

Meski begitu, menurutnya pemerintah tidak bisa melarang jika raskin yang sudah diterima KK miskin sasaran akan dijual atau dibagikan kembali dengan catatan benar-benar sudah ada tanda terima dan dengan kemauan sendiri penerima.

"Selayaknya memang tidak seperti itu, pemerintah sudah memperhatikan orang miskin supaya palaing tidak kebutuhan dasarnya tercukupi," terangnya.

Suarman menambahkan Pemkab akan tetap tegas jika menemui ada penyimpangan, Dia berharap penyaluran raskin sesuai sasaran yang ada di masyarakat. Selain itu harga juga harus sesuai dengab yang ditetapkan.

"Kalau ada beras yang tidak layak silahkab langsung lapor sewaktu itu juga," terangnya. (tribunjogja.com)