DPRD DIY Minta Akses Penunjang Pariwisata Diperbaiki

Laporan Reporter Tribun Jogja, M. Resya Firmansyah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan bandara internasional di Kulonprogo terus dilakukan, tak terkecuali akses infrastruktur penunjang pariwisata.

DPRD DIY dalam kunjungannya dari calon bandara di Kulonprogo ke Borobudur Magelang menemukan sejumlah jalan yang berpotensi ciptakan kemacetan.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Arief Budiono menuturkan, terdapat dua titik jalan yang memerlukan perbaikan jalan.

Dirasa perlu lantaran jalan tersebut nantinya akan digunakan sebagai akses utama dari bandara Kulonprogo ke Borobudur, Magelang.

“Dari kunjungan pada minggu lalu, terdapat dua titik yang perlu ada perbaikan. Tepat di jalan yang melewati Kalibawang, bersebelahan dengan Kali Progo,” ucap Arief, sapaan akrabnya pada Minggu (17/1/2016).

Dia merinci, salah satu jalan yang perlu diperbaiki yakni di kawasan jalan antara Sentolo dengan Klangon, Kulonprogo.

Sebab di jalan tersebut terdapat tikungan berbentuk U, sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berkelok memutar. Dikhawatirkannya hal itu dapat menyebabkan kemacetan.

Jalan lainnya yang memerlukan perbaikan, menurutnya di jalur antara Nanggulan ke Mendut. Di kawasan tersebut dirasa perlu dibangun sebuah jembatan lantaran kondisi jalan yang curam, turun ke bawah.

Jika tidak, pihaknya memprediksi akan ada perlambatan arus lalu lintas ke depannya di jalur itu.

“Nantinya bahan ini akan kami sampaikan ke eksekutif. Apalagi jalur Kalibawang merupakan akses utama dari bandara ke Borobudur,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DIY ini.

Dia menambahkan, akses jalan menuju bandara merupakan kewenangan Pemda DIY. Oleh karenanya, Arief berharap seluruh aspek kesiapan jalan harus dipermatang.

Tak hanya untuk jalur penunjang pariwisata, melainkan juga Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang merupakan satu dari empat akses utama ke bandara.

“Apalagi tahun ini akan melakukan pembebasan lahan di Gunungkidul dan Bantul. Nantinya jalur-jalur menuju bandara akan kita cermati, kemudian akan kami sampaikan ke eksekutif untuk dilakukan perbaikan,” imbuhnya.

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi menuturkan, masukan dari DPRD DIY terkait perbaikan jalur penunjang pariwisata telah masuk dalam daftar rencana yang akan dikerjakan pihaknya. Namun demikian, pembenahannya belum dapat dilakukan di tahun ini.

“Kalau JJLS, tahun ini dtargetnya pembebasan lahan terselesaikan. Total anggaran sebesar Rp 150 miliar dari Danais,” tukas Rani. (tribunjogja.com)