Gafatar Pernah Coba Masuk Klaten

Laporan Reporter Tribun Jogja Padhang Pranoto

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pernah berkali-kali mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klaten.

Namun upaya itu gagal, seiring dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri yang belum melegalkan status organisasi masyarakat itu.

Hal itu diakui oleh Kepala Kesbangpol Klaten Hadi Saputro.

Kepada pewarta ia menceritakan, pihaknya memang menerima telegram dari Kemendagri terkait Gafatar yang perlu diawasi, pada tahun 2012.

"Kalau di Klaten adem ayem terkait hal itun sebab kita sudah pernah menerima interlokal dari Kemendagri tentang organisasi tersebut yang perlu pengawasan khusus," tuturnya, Rabu (13/1/2015).

Kasi Ketahanan Kesbangpol Klaten Hartono menyampaikan, pengajuan SKT Gafatar telah diajukan sejak tahun 2012. Ia menyebut, utusan organisasi selalu berubah-ubah ketika mendatangi kantornya.

Namun demikian permintaanya selalu sama agar organisasi itu dapat dilegalkan.

"Seingat saya ketika masuk di sini (Kesbangpol) bulan Juni 2012, nah Kemendagri mengirimkan surat bernomor T. 220/1091.d/III pada April 2012. Lalu pada bulan ketika saya baru menjabat di sini, ada permintaan SKT dari Gafatar. Karena berpegang pada surat interlokal dari kementrian, maka saya tidak berani mengeluarkan surat keterangan terdaftar," ujarnya kepada awak media.

Dikatakan Hartono, anggota Gafatar memeroleh sumber keuangan dari anak-anak putus sekolah yang dikaryakan sebagai pengamen atau buruh bangunan.

Upah dari hasil kerja itu kemudian dipotong 30 persen untuk berbagai kegiatan ormas tersebut.

"Imbalannya mereka (anak putus sekolah) diajari bahasa Jepang. Namun saya kira itu hanya trik untuk merekrut anggota. Selain itu ketika basecampnya di Klaten digeledah oleh RW, ditemukan berbagai yel-yel ataupun propaganda ala Gafatar," ungkap Hartono. (tribunjogja.com)