Bekas Sawah Jadi Lahan Relokasi Pemukiman Rawan Longsor

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - 25 unit rumah relokasi bagi warga Wukirsari, Imogiri yang masih tinggal di wilayah rawan longsor tengah disiapkan di tanah kas desa di depan kelurahan Wukirsari seluas sekitar 5.000 meter persegi.

Dalam pantauan DPRD Bantul ke lokasi relokasi, Ketua Komisi A DPRD Bantul, Amir Syarifudin mengungkapkan telah ada perkembangan dari tanah relokasi tersebut dimana dulu sempat hanya ada 7 kepala keluarga (KK) yang mau direlokasi, namun kini sudah ada 25 KK.

"Rumahnya ada yang sudah jadi, ada yang baru pondasi," katanya pada Senin (11/1/2016).

Warga yang direlokasi menurutnya memang tinggal di wilayah berbahaya. Karenanya warga yang dipindah mendapat dana Rp 20 juta per kapling yang juga mendapat bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan bantuan hanya Rp 20 juta, menurutnya, masyarakat yang direlokasi bisa menambah sendiri fasilitas bangunan dengan biayanya sendiri.

"Pemkab fasilitasi pengurukan dan tanggul," jelasnya.

DPRD menurutnya mengapresiasi BPBD Bantul yang aktif mengajukan anggaran ke BNPB sehingga bantuan relokasi dapat direalisasikan dengan keterbatasan dari Pemkab Bantul.

Untuk tahun ini sendiri menurutnya hanya ada sekitar lima relokasi yang dianggarkan dalam APBD meskipun masih banyak juga pemukiman di Wukirsari yang butuh direlokasi. "Lima itupun untuk Pleret dan Piyungan," ujarnya.

Amir juga tidak mempermasalahkan berdirinya relokasi di lahan hijau yang menguruk sawah tadah hujan karena berdasarkan kesepakatan masyarakat dan pemerintahan desa.

"Ini demi kemanusiaan, daripada nanti jatuh korban jiwa, lebih baik kita antisipasi sejak dini," ucapnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto mengungkapkan sebelum dibangun menjadi kawasan relokasi, lahan tersebut justru menjadi langganan banjir, namun setelah diuruk untuk hunian dan diberi tanggul banjir tidak terjadi lagi.

Pemilihan lokasi tersebut menurutnya juga telah mempertimbangkan banyak hal selain adanya persetujuan dari masyarakat, desa, dan pemkab.

Pertimbangan akses dan penanganan cepat membuat area tersebut dipilih saat lahan kosong lain justru lebih banyak berada di wilayah lereng-lereng bukit yang rawan longsor.

"Dalam merelokasi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek di seperti lingkungan yang layak berkembang,layak usaha serta layak huni," ujarnya. (tribunjogja.com)